Berita Banjarmasin

Klaim Hak Kalsel Atas Hasil Eksplorasi Migas di Kawasan Pulau Lari-Larian Masuki Babak Baru

Perjuangan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk bisa merasakan buah manis hasil eksplorasi Migas di kawasan Pulau Lari-Larian masuki babak baru.

Klaim Hak Kalsel Atas Hasil Eksplorasi Migas di Kawasan Pulau Lari-Larian Masuki Babak Baru
web
pulau lari-larian

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Perjuangan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk bisa merasakan buah manis hasil eksplorasi Migas di kawasan Pulau Lari-Larian masuki babak baru.

Kalsel berpeluang makin dekat untuk bisa menikmati hasil eksplorasi Migas dengan diselesaikannya proses verifikasi perusahaan daerah oleh penggarap proyek, PT Mubadala.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Energi Dinas ESDM Provinsi Kalsel, Sutikno, verifikasi atas perusahaan daerah Kalsel dalam hal ini PT Bangun Banua sudah selesai pada Bulan April 2019 lalu.

Dengan demikian, nantinya Provinsi Kalsel bisa menerima hasil dalam bentuk participant interest (PI) difasilitasi perusahaan daerah tersebut dengan konsep business to business.

"Kedua-duanya sudah di verifikasi, jadi dari Kalsel sudah perusahaan daerah dari Sulawesi Barat juga sudah prosesnya sama," kata Sutikno.

Baca: Ditinggal Pergi, Rumah Junaidi di Muara Banta Tengah HSS Roboh Akibat Longsor ‎

Baca: Muaknya Muzdalifah Karena Tudingan Fadel Islami Menikahinya demi Harta, Mantan Nassar Ucap Ini

Baca: Ternyata di Pasar Wadai Ramadhan Banjarmasin Ada Tempat Hang Out Sambil Menunggu Beduk

Dijelaskan Sutikno, kedua Perusahaan Daerah baik dari Provinsi Kalsel maupun Sulawesi Barat juga nantinya akan diaudit atas segala macam aspek kelayakan perusahaan untuk bisa menerima hasil PI dari keuntungan proyek migas tersebut.

Audit tersebut menurutnya termasuk mencakup aspek keuangan perusahaan daerah masing-masing selama lima tahun terakhir.

Masih seperti sebelumnya, PI tersebut akan dibagi separuh untuk Pemerintah Provinsi Kalsel dan separuhnya lagi untuk Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

"Untuk di kita (Kalsel) Pemerintah Provinsi Kalsel 50 persennya dan 50 persennya Pemkab Tanbu," kata Sutikno.

Selain PI, Kalsel juga menurut Sutikno juga memiliki hak pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini juga diperjuangkan Provinsi Kalsel ke Kementrian ESDM.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved