Berita Tanahbumbu

Soal Pembelian Meja & Kursi SMP di Tanahbumbu, Kepala Inspektorat Bakal Lakukan Audit

Pengadaan meja kursi siswa dan guru di 53 sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Tanahbumbu, menghabiskan dana intensif daerah (DID)

Soal Pembelian Meja & Kursi SMP di Tanahbumbu, Kepala Inspektorat Bakal Lakukan Audit
kompas.com
ilustrasi siswa SMP 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Pengadaan meja kursi siswa dan guru di 53 sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Tanahbumbu, menghabiskan dana intensif daerah (DID) dengan nilai fantastis sebesar Rp 18 miliar lebih.

Diberitakan sebelumnya, diketahui pengadaan meubeler menyerap anggaran cukup besar. Bahan baku disebut-sebut menggunakan jenis kayu Ulin Papua, bergaransi 10 tahun oleh penyedia barang (kontraktor).

Cukup fantastis anggaran terserap dalam proyek kegiatan pengadaan tahun 2018, ini pun sempat menuai kontroversi terkait soal harga.

Kepala Kantor Inspektorat Tanahbumbu Ikhsan, saat disinggung apakah akan melakukan audit internal terkait pengadaan tersebut, ia menegaskan audit dilakukan setelah kegiatan selesai.

"Kecuali kami masuk dalam audir PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan). Jadi tidak langsung audit," jelas Ikhsan ditemui di ruang kerjanya, Jumat (17/5/2019).

Baca: Klaim Hak Kalsel Atas Hasil Eksplorasi Migas di Kawasan Pulau Lari-Larian Masuki Babak Baru

Baca: Ditinggal Pergi, Rumah Junaidi di Muara Banta Tengah HSS Roboh Akibat Longsor ‎

Baca: TP PKK Banjarbaru Berbagi Berkah Ramadhan 1440 H di Liang Anggang, Ini yang Dibagikan ke Dhuafa

Disinggung soal kegiatan pengadaan sudah selesai dilaksanakan. "Nanti saya cek di PKPT. Tapi tidak bisa juga serta merta langsung memeriksa. Kami ada yang namanya audit namanya kinerja," ungkapnya.

Ditambahkan Ikhsan, bisa dilakukan apabila memang ada laporan. "Ada laporan kemudian kami sampaikan ke bupati. Itu namanya audit tujuan tertentu, bukan reguler," jelasnya.

Disinggung adanya pemberitaan, terkait mahalnya nilai pengadaan meja kursi guru dan siswa, Ikhsan mengatakan akan meminta penjelasan dan klarifikasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

"Mengenai nilai atau perbandingannya. Bila memang disebut ini mahal, tapi apakah berkait dengan nilai pakai. Kemudian kalau toh memang nilainya mahal patukan harganya itu, atau mungkin ada yang lebih murah. Ini yang akan ditanyakan ke Dinas Pendidikan. Tapi kalau disebut pemeriksaan, itu tidak," tutup Ikhsan.

(BANJARMASINPOST.co.id/helriansyah)

Penulis: Herliansyah
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved