Kanal

Perangi Joki Kunker

Ilustrasi - BPost Cetak

TERLEPAS siapa yang melaporkannya dan motif yang ada di belakangnya, keberanian Lembaga Pengawas Kinerja Aparat Penegak Hukum (LPKAPH) melaporkan sejumlah anggota DPRD Banjar, yang diduga melakukan kunjungan kerja (kunker) diwakilkan kepada orang lain (joki kunker), ke Kejaksaan Negeri Banjar patut kita apresiasi.

Perlu keberanian luar biasa untuk melaporkan praktik joki kunker itu. Pasalnya yang melakukan joki kunker itu tidak cuma satu, dua atau tiga orang. Tapi, belasan orang. Ketua LPKAPH Kalsel, Aliansyah, menyebut jumlahnya mencapai 19 orang anggota dewan. Sayangnya dia tidak bersedia menyebut nama, dengan alasan semua sudah diserahkan kepada Kasi Pidsus.

“Ada 19 anggota dewan yang melakukan joki kunker. Bahkan lebih. Modusnya, ada yang diwakilkan staf dewan atau sesama anggota dewan. Kalau kami lapor, kami tentu punya bukti,” katanya (BPost Edisi Selasa (28/2).

Kalau melihat dari jumlahnya itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa telah terjadi pelecehan berjemaah terhadap amanat rakyat. Kan keberadaan mereka di sana diantarkan oleh suara rakyat, yang dijaring dalam Pemilukada.

Jadi sangat tidak salah kalau kita katakan joki kunker itu bukan kesalahan biasa, tapi sudah termasuk kesalahan yang luar biasa. Setidaknya si pelaku telah melakukan dua kesalahan yakni melakukan korupsi--menghambur-hambur uang rakyat bukan pada tempatnya-- dan mengkhianati rakyat yang sudah memilihnya.

Dengan dua kesalahan itu sudah pantas kalau wakil rakyat melakukan praktik perjokian saat melakukan kunker dihukum seberat-beratnya. Sanksinya tidak hanya sanksi badan atau masuk penjara, tapi juga sanksi politik. Yang bersangkutan harus diberhentikan sebagai wakil rakyat dan hak politiknya dicabut.

Ke depannya kita harapkan joki kunker ini tidak terjadi lagi, baik di DPRD Banjar maupun di DPRD lainnya. Untuk itu, semua lapisan masyarakat harus membuat komitmen untuk memerangi joki kunker. Yang sangat berperan dalam memerangi joki kunker ini adalah anggota dewan itu sendiri, partai politik dan sekretaris dewan atau staf dewan.

Anggota dewan. Mereka harus saling menjaga dan saling mengingatkan agar tidak mendekati ‘dosa’ yang namanya joki kunker. Jangan membiarkan, cuek, atau malah saling mendorong untuk menggunakan jasa joki kunker.

Partai politik harus berani bertindak tegas kepada kadernya yang terbukti melakukan joki kunker. Berhentikan kadernya yang melakukan joki kunker, dan ganti dengan kader yang terbaik.

Sekretaris dewan atau staf dewan jangan sekali-kali bermain mata dengan anggota dewan yang nakal atau malah menjadi joki kunker. Yang penting jangan takut berkata “tidak” atau melaporkan apabila diajak berbuat mengkhianti rakyat.

Bagaimana pun juga joki kunker adalah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Sangat merugikan rakyat. Mari kita bersama-sama memerangi joki kunker ini. (*)

Editor: BPost Online
Sumber: Banjarmasin Post Edisi Cetak

Kronologi Lengkap Mahasiswi Dibunuh Pacar di Aceh, Diajak Jalan hingga Pelaku Kabur ke Rumah Ipar

Berita Populer