Kanal

Panas Dingin DPR

Ilustrasi - BPost Cetak

BANYAK jalan menuju Roma. Rupanya ini yang dipakai para politisi Senayan untuk memenuhi nafsunya menekan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akhir pekan tadi, lembaga berkumpulnya para wakil rakyat yang mengaku terhormat ini menggelindingkan hak angket terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Pro kontra mengiringi proses menuju salah satu hak inisiatif milik lembaga perwakilan rakyat itu. Dan, sejumlah politisi dari sejumlah partai meneken hak angket –hak melakukan penyelidikan terhadap KPK yang dinilai telah melakukan pelangggaran peraturan perundang-undangan. Tidak jelas memang, apa sebenarnya yang telah dilanggar oleh KPK.

Lucu apa yang dikatakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut tujuan pengajuan hak angket agar KPK lebih clean. Clean untuk urusan apa? Bagaimanapun kita tahu KPK memiliki standar etika sangat tinggi. Sejak berdiri, tidak pernah ada satu anggota KPK melakukan perbuatan kotor atau melakukan tidak pidana.

Yang pasti kita menilai langkah Komisi III mendorong hak angket tidak tepat. Hak angket itu tidak lebih sebagai manuver ketimbang fungsi pengawasan untuk menekan KPK. Asal tahu saja, berbagai survei terkait pemberantasan korupsi menunjukkan, KPK selalu mendapat nilai positif dari publik. Ini bertolak belakang dengan DPR yang dianggap sebagai bagian dari persoalan. Tengok saja, Global Corruption Barometer 2017 yang disusun Transparency International menempatkan DPR sebagai lembaga paling korup (54 persen) diikuti birokrasi (50 persen) dan DPRD (47 persen).

Bukan cerita baru kalau para politisi di Senayan yang memang sudah sejak lama gerah terhadap lembaga pemberangus para koruptor tersebut. Apalagi kita tahu tidak sedikit KPK menggiring para politisi koruptor di Senayan menghuni bilik-bilik penjara.

Skandal terbaru yang melibatkan puluhan politisi Senayan dalam proyek KTP elektronik (KTP El) pun semakin membuat mereka panas dingin. Kabar yang berkembang, KPK mengendus hampir Rp 2 triliun dana proyek KTP El mengalir ke kantong para politisi di Senayan. Apalagi, keterlibatan para wakil rakyat di Senayan dalam skandal proyel KTP El diamini baik oleh pejabat di Kemendagri maupun salah satu dari politisi di Senayan.

Dan, seperti yang kita semua saksikan, para politisi Senayan serempak menyatakan tidak menerima sepeser pun dari proyek KTP El senilai Rp 5 triliun lebih itu. Faktanya, KPK menelusuri proyek nasional (KTP El) itu, gembos hingga Rp 2,3 triliun. Terlepas kemana uang sebanyak itu menguap, faktanya, kasus itu telah membuat para politisi di Senayan panas dingin.

Berangkat dari rasa gerah itu, para politisi menggulirkan hak angket. Alasannya, KPK telah banyak melakukan pelanggaran, baik soal anggaran, dan keterbukaan informasi.

Jujur saja, apa yang dilakukan para politisi yang tergabung dalam Komisi III sarat dengan konflik kepentingan. Para politisi itu sengaja mengintervensi proses hukum (skandal KTP El) yang tengah diusut oleh KPK. Hak angket yang digulirkan sangat mengada-ada. Kenapa begitu? Sekadar tahu saja, lazimnya, hak angket ditujukan pada kebijakan pemerintah, bukan lembaga seperti KPK.

Tidak salah kalau kemudian kita menilai para politisi itu sudah terlalu jauh mencampuri ranah hukum atas kasus yang tengah ditangani KPK. Sangat konyol hanya karena perbuatan kotor segilintir oknum di DPR, nama baik lembaga rakyat dipertaruhkan. (*)

Editor: BPost Online
Sumber: Banjarmasin Post Edisi Cetak

Kronologi Lengkap Mahasiswi Dibunuh Pacar di Aceh, Diajak Jalan hingga Pelaku Kabur ke Rumah Ipar

Berita Populer