Kanal

Kami (Haruslah) Pancasila

Ilustrasi - BPost Cetak

HARI ini, 72 tahun lalu, Ir Soekarno untuk pertama kali menyampaikan lima pokok pikiran tentang dasar-dasar bernegara. Gagasan yang disampaikan pada 1 Juni 1945 saat sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) meski diterima secara aklamasi, tidak serta merta disepakati menjadi dasar negara.

Ada proses diskusi, perdebatan dan lobi selama lebih dari dua bulan, hingga akhirnya diresmikan sebagai dasar negara, pada 18 Agustus 1945. Saat itu, BPUPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dan dimasukkan dalam pembukaan UUD 1945.

Meski telah resmi menjadi dasar negara, bukan berarti selama 72 tahun sejarah bangsa, tidak ada pihak-pihak yang mencoba mengotak-atik dasar negara. Ada berbagai upaya agar sebagian dari sila dalam Pancasila diganti, ditambah atau bahkan diganti sama sekali.

Berbagai ujian dalam berbagai bentuk itu nyata-nyata telah berhasil kita lalui secara baik, sehingga sampai hari ini kita tetap menjadi satu bangsa. Yakni, bangsa yang beragama dan berketuhanan; Bangsa yang berperikemanusiaan; Bangsa yang bersatu dan berdaulat; Bangsa yang menjunjung tinggi kesepakatan bersama; Dan bangsa yang berkeadilan sosial.

Bila lima sila Pancasila itu kita tempatkan sebagai cita-cita bersama sebagai sebuah bangsa, memang masih dalam proses mencapainya. Saat ini, belum semua kondisi tersebut sudah kita nikmati secara optimal.

Namun begitu, bukan berarti kita harus mengubah cita-cita, karena sila-sila dalam Pancasila sudah menjadi perjanjian luhur seluruh komponen bangsa. Ibarat bekerja, saat seorang pekerja belum mencapai target, bukan berarti targetnya diubah. Ibarat lomba lari, bila belum sampai finis bukan berarti jaraknya diperpendek.

Cara kita berlari atau bekerjalah yang seharusnya kita perdebatkan, kita perbaiki terus-menerus agar kita sampai pada tujuan yang kita cita-citakan. Sejumlah cara seharusnya sangat terbuka diperdebatkan dan diotak-atik, dengan catatan tetap pada koridor Pancasila. Sebab, lima sila dalam Pancasila telah kita sepakati sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Perdebatan soal cara itulah yang kita harapkan melahirkan sistem bernegara dan berbangsa yang berketuhanan. Sistem ekonomi, pendidikan, kesehatan yang berkeadilan; Sistem hukum yang berperikemanusiaan, Sistem politik yang menyatukan dan selalu menjunjung tinggi kesepakatan kolektif.

Kesepakatan sistem berbangsa dan bernegara tersebut, seharusnya menjadi buku rujukan untuk membangun bangsa dan negara. Dan bukan bergantung kepada siapa yang menjalankan negara dan memimpin bangsa ini.

Para pemimpin (presiden, gubernur, bupati, kepala desa), cukuplah menentukan langkah teknis. Meski begitu, sang pemimpin haruslah tetap mengacu pada Pancasila, karena lima sila itu bukan sekadar dasar negara dan cita-cita bangsa. Tapi juga menjadi pandangan hidup, ideologi, jiwa, kepribadian, falsafah hidup Bangsa Indonesia.

Ya, karena kami (haruslah) Pancasila. (*)

Editor: BPost Online
Sumber: Banjarmasin Post Edisi Cetak

5 ABG Digerebek Hendak Gelar Pesta Seks di Makassar, 3 Gadis Masih di Bawah Umur

Berita Populer