Kanal

Paradok

Pramono BS - Dok BPost

Oleh: Pramono BS

DALAM setiap langkah pemerintah dan DPR punya banyak perbedaan yang prinsip. Misalnya DPR kini (dianggap) semakin jauh dari rakyat, sebaliknya pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo makin dekat dengan rakyat. Padahal mestinya DPR yang lebih dekat.

Pemerintah membentuk organisasi yang lebih ramping, menterinya lebih sedikit dari yang dulu, pimpinan DPR/MPR malah ditambah.

Pemerintah, kata Jokowi, butuh kritik, sebaliknya DPR justru membentengi diri dengan UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) sehingga rakyat tidak bisa sembarang melempar kritik. Bisa-bisa berurusan dengan pihak berwajib karena tindakan itu masuk kategori kejahatan.

Pejabat pemerintah bahkan rakyat ngomong sembarangan bisa dipolisikan, anggota DPR ngomong seenaknya tidak dilarang karena diberi kekebalan oleh UU. Contohnya anggota DPR dari PDIP Arteria Dahlan yang memaki Kementerian Agama dengan kata bangsat (maaf), ia enak saja karena punya hak imunitas.

Presiden Jokowi minta KPK mengusut Manteri Koordinator Bidang Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung jika ada bukti keduanya terlibat korupsi KTP elektronik. Sebaliknya pemeriksaan anggota DPR oleh polisi harus ada izin tertulis Presiden dengan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan. Kalau MKD menolak nggak bakalan izin keluar.

Di zaman Orde Baru pers boleh mengritik DPR sepuasnya tapi tidak boleh mengritik pemerintah, bisa-bisa di PKI-kan. Sekarang pers dan siapa saja boleh mengritik pemerintah sepuasnya tapi tidak demikian terhadap DPR. Bisa-bisa masuk penjara.

Pemerintah Orde Baru korup luar biasa, pejabat dan keluarganya panen hingga negara nyaris ambruk tapi DPR nya kasihan, puasa melulu. Sekarang terbalik, pemerintahnya puasa, DPR nya.....

Kalau mau lebih jauh lagi, dulu mencalonkan diri sebagai anggota DPR/DPRD tinggal duduk manis menunggu nomor urut, sekarang pontang panting cari uang karena tanpa duit mustahil bisa. Sama dengan kepala daerah, dulu tinggal ongkang-ongkang tunggu ketuk palu DPRD karena semua sudah diatur dari sono, sekarang terbirit-birit mencari duit kalau tidak ingin mendapat suara paling buncit.

Parpol juga berbeda, dulu sebagai wadah perjuangan, hidup miskin tapi kaya ide. Sekarang hidup kaya tapi miskin ide. Fungsinya lebih seperti perusahaan yang cuma terima setoran.

Halaman
12
Editor: BPost Online
Sumber: Banjarmasin Post Edisi Cetak

Ditemukan Tewas di Sawah, Mahasiswi Aceh Ternyata Dibunuh Pacar karena Alasan Ini

Berita Populer