Kanal

May Day Momentum Menuju Buruh Sejahtera

Buruh di Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa sekaligus memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung - TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

Oleh: Ahmad Amin Husein ST
Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Tabalong

(Refleksi Hari Buruh Internasional)
SEJARAH May Day diawali dari demonstrasi buruh di Chicago, Amerika Serikat pada tanggal 1 Mei 1886 yang berlangsung selama empat hari sampai dengan tanggal 4 Mei 1886. Buruh menuntut pengurangan jam kerja dari 12-16 jam per hari menjadi 8 jam per hari.

Aksi ini berakhir dengan tragedi Haymarket dimana aparat keamanan menembaki para demonstran mengakibatkan beberapa buruh tewas dan sisanya mengalami luka-luka. Peristiwa Haymarket merupakan titik kulminasi perjuangan buruh dimasa itu yang mengalami kebuntuan dalam memperjuangkan aspirasinya melawan kaum pengusaha kapitalis yang diawali dari pemogokan-pemogokan dan demonstrasi di jalanan yang sering berujung kekerasan dan banyak menimbulkan huru-hara yang mengakibatkan terganggunya aktivitas ekonomi.

Ketatnya peraturan perusahaan dan jam kerja yang massif tidak disertai perbaikan kondisi tempat kerja dan kesesuaian upah , ditambah lagi dengan ketidakhadiran negara (baca:pemerintah) menengahi konflik industrial yang terus-menerus meningkat eskalasinya.

Pada masa itu sektor ketenagakerjaan hanya dianggap sebagai urusan privat/pribadi antara pekerja dan pengusaha, bukan sebagai kepentingan masyarakat, sehingga pemerintah tidak menganggap itu sebagai sektor publik. Peristiwa Haymarket telah membuka mata pemerintah Amerika Serikat, dan negara-negara industri barat saat itu tentang perlunya perlindungan terhadap kepentingan buruh disatu sisi, tetapi juga kepentingan pengusaha di pihak yang lain dalam rangka menjaga kepentingan ekonomi negara.

Di Indonesia peringatan May Day telah dilaksanakan sejak disahkannya UU No.1 tahun 1951 tentang Berlakunya UU Kerja tahun 1948 dengan dibebaskannya pekerja untuk tidak bekerja pada tanggal 1 Mei tersebut. Akan tetapi sejak pergantian rezim ke Orde Baru peringatan May Day dilarang.

Pelarangan ini dikaitkan dengan stigma bahwa perjuangan buruh dekat dengan ideologi komunisme sebagai dampak dari pemberontakan G30S/PKI tahun 1965. Anggapan yang sangat keliru karena pada saat yang sama negara-negara industri maju justru menjadikan May Day sebagai hari libur nasional. Barulah di akhir pemerintahan presiden SBY, tepatnya sejak tanggal 1 Mei 2013 May Day kembali bisa dirayakan oleh buruh.

Pada perayaan May Day isu utama yang sering disuarakan adalah tuntutan upah dan jaminan sosial. Perdebatan mengenai upah yang layak bagi buruh terkait besaran dan banyaknya item pada Komponen Hidup Layak (KHL) yang menjadi dasar penghitungan upah minimum. Hasil survei KHL yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan sering kali tidak memuaskan para pihak.

Di satu sisi, pengusaha menganggap kenaikan upah setiap tahun dianggap terlalu tinggi dan tidak realistis karena kondisi perusahaan tidak selalu meningkat, selain itu besaran persentase kenaikan upah yang tidak dapat diprediksi menyulitkan pengusaha dalam menentukan budget produksi setiap awal tahun. Sementara di pihak buruh kenaikan upah minimum adalah keharusan sebagai konsekuensi kenaikan harga bahan pokok dan BBM.

Akibatnya setiap menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan kabupaten/kota setiap bulan November sampai dengan Desember diwarnai dengan demonstrasi turun ke jalan yang dilakukan serikat buruh di berbagai daerah yang tidak jarang merepotkan aparat keamanan dan mengganggu aktivitas warga.

Hal inilah yang kemudian mendasari lahirnya PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dimana pemerintah membuat perhitungan upah minimum dengan mengkombinasikan KHL, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi secara nasional. Memang akan selalu menjadi perdebatan mengenai apa yang disebut upah layak. Di sinilah pentingnya peran pemerintah untuk hadir dan menjembatani dengan memberikan solusi konkrit dan membangun dialog tripartit yang konstruktif argumentatif berdasarkan akal sehat kepada pengusaha dan buruh, tidak mendasarkan pada semangat konfrontatif dan memaksakan kehendak .

Selain permasalahan upah minimum, perlindungan buruh dalam jaminan sosial dirasakan masih belum optimal. Masih banyak pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan terkendala minimnya ketersediaan personel dan anggaran. Sanksi yang diberlakukan juga dirasa masih ringan karena hanya administratif dan tidak selalu berjalan di lapangan.

Jaminan sosial menjadi sangat penting bagi buruh sebagai bentuk antisipasi kondisi-kondisi yang berpotensi menghalangi pekerjaan, terutama disaat menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, mengalami PHK, pensiun bahkan hingga meninggal dunia. Di sini perlunya kesadaran penuh dari pengusaha untuk menjadikan pekerjanya sebagai aset perusahaan, tidak hanya sebagai deretan angka yang disebut beban produksi yang bisa ditambah dan dikurangi berdasarkan perhitungan ekonomi semata.

Masih banyak PR terkait perlindungan buruh di luar persoalan upah minimum dan jaminan sosial, diantaranya ketersediaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi, perlindungan buruh migran dan buruh sektor informal, upah lembur, THR, hak-hak buruh perempuan, diskriminasi di tempat kerja, hak cuti, keselamatan kerja, PHK dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta kemungkinan hilangnya jenis-jenis pekerjaan tertentu sebagai akibat perkembangan teknologi yang perlu dicarikan solusinya bersama-sama. Mungkin untuk sejenak persoalan-persoalan tersebut bisa kita abaikan untuk satu hari ini saja. Selamat Hari Buruh 2018. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Banjarmasin Post Edisi Cetak

Beredar Foto-foto Awal Penemuan Jasad Korban Pembunuhan Sekeluarga di Bekasi, 2 Anak di Kamar

Berita Populer