Kanal

Dinas Pendidikan HST Kembali Usulkan 427 Tenaga Kerja Honorer Dapat SK Bupati

Apel Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke 110 di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) diikuti oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), pelajar dan kelompok masyarakat di halaman Kantor Bupati HSU, Senin (21/05/2018). - Humas Pemkab HSU

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Janji Bupati HSU Abdul Wahid untuk memberikan tunjangan kepada tenaga kerja honorer telah terlaksana. Program ini disampaikan saat penyerahan 958 SK Bupati tahun 2017 untuk tenaga kerja honorer.

Penyerahan tunjangan pada tahap pertama telah dilakukan melalui masing masing nomor rekening milik tenaga honorer. Dan saat ini tengah mempersiapkan untuk penyerahan tahap dua yang dibayarkan pertiga bulan.

Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan non Pegawai Negeri Sipil (PTK non PNS) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) cukup banyak. Mereka mengajar dengan insentif dengan nilai yang masih rendah.

Tunjangan yang diberikan Pemerintah Daerah ini dapat membantu menambah penghasilan, dan kebijakan ini merupakan pertama kalinya dilakukan di Kalimantan Selatan.

Baca: Jadwal Siaran Langsung (Live) Trans TV Kolombia vs Jepang di Grup H Piala Dunia 2018 Malam Ini

SK Bupati bagi PTK non PNS digunakan untuk pembuatan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Pendidikan (NUPTK) bagi sekolah negeri, sesuai dengan peraturan namun bagi sekolah swasta hanya diperlukan SK dari Yayasan.

Kepala Bidang Gutek Dinas Pendidikan HSU Muhammad Radhani mengatakan keputusan Bupati HSU untuk memberikan SK kepada seluruh tenaga pendidik non PNS merupaka sebuah kebijakan yang besar. Karena hingga saat ini belum ada pimpinan daerah di Kalimantan selatan khususnya yang memberikan SK Bupati kepada seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan non PNS.

"Saat ini kembali dilakukan pendataan dan akan kembali diusulkan agar tenaga honorer yang lain juga mendapatkan SK Bupati, sekitar 427 guru honorer yang telah diusulkan untuk mendapatkan SK Bupati," ujarnya.

Baca: Jadwal Siaran Langsung (Live) Trans TV Rusia vs Mesir di Grup A Piala Dunia 2018 Malam Ini

Tambahan ini merupakan sisa dari penyerahan sebelumnya, mengingat syarat untuk mendapatkan SK Bupati salah satunya adalah telah mengajar selama 2 tahun.

"Setiap kali pencairan kami melakukan verifikasi ulang, sehingga guru honorer yang ternyata sudah berhenti mengajar tidak mendapatkan tunjangan tersebut," ungkapnya.

Tidak semua guru honorer mendapatkan tunjangan ini. Bagi PTK non PNS yang telah mendapatkan sertifikasi guru non PNS tidak bisa lagi mendapatkan tunjangan dari Pemda. Jumlah sertifikasi non PNS juga lebih besar, namun jelas syaratnya pun lebih banyak. (banjarmasinpost.co.id/Nia)

Penulis: Reni Kurnia Wati
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Banjarmasin Post

5 ABG Digerebek Hendak Gelar Pesta Seks di Makassar, 3 Gadis Masih di Bawah Umur

Berita Populer