Kanal

Beasiswa dan Loyalitas Mahasiswa pada Negara

Ahmad Barjie B - Mahasiswa Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin - BPost

Oleh: AHMAD BARJIE B, Mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari

BPOST edisi kemarin (25 Juli) mengangkat masalah Beasiswa Bidikmisi (BM) sebagai rubrik utama. Lebih 1.000 mahasiwa baru yang diterima di Universitas Lambung Mangkurat ingin kuliah dengan fasilitas BM. Mengingat alokasi terbatas dan setelah dilakukan verifikasi, yang dikabulkan hanya setengahnya, sekitar 600 orang.

Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi syarat, terutama dari keluarga miskin, dikuatkan dengan penghasilan orangtuanya yang rendah, kondisi rumah kurang layak, rekening-rekening yang rendah, foto keluarga dan sebagainya. Kenyataannya, ada yang rumahnya bagus tetap memohon BM, dengan alasan rumah warisan orangtua, orang tua sudah meninggal, pension, bekerja serabutan, berpenghasilan rendah dan sebagainya.

Baca: Program Beasiswa Bidikmisi, SKTM Rawan Pemalsuan

Meski jumlahnya di bawah ULM, hal relatif sama juga terjadi di UIN Antasari. Rektor UIN Mujiburrahman ingin agar anak dari keluarga tidak mampu juga semakin banyak yang bisa kuliah. Solusinya, melalui BM, dengan catatan mahasiswa menjaga prestasinya selama kuliah, kalau bisa meningkat secara signifikan, sehingga pada saatnya mampu menjadi sarjana yang berkualitas.

Lebih Enak
Besarnya jumlah mahasiswa yang memperoleh BM sekarang, begitu juga besaran uangnya yang signifikan, menyenangkan dan membanggakan bagi mahasiswa dan keluarganya. Apalagi selain BM, sekarang banyak jenis beasiswa lain, seperti beasiswa dari pemerintah daerah, beasiswa dari BUMN/D, perusahawan swasta dan sebagainya.

Dibanding mahasiswa zaman dulu, sekarang lebih enak. Dulu, semasa penulis kuliah di IAIN Antasari era 1980-an hanya ada satu macam beasiswa, yaitu Beasiswa Supersemar yang diberikan Yayasan Supersemar di bawah Presiden Soeharto. Dari sekitar 1.500 mahasiswa IAIN Antasari saat itu hanya 40-an yang memperolehnya, tentu dengan persyaratan dan seleksi yang sangat ketat. Persyaratan bukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Ketua RT/Kepala Desa, melainkan prestasi tiap semester yang selalu meningkat dan stabil. Sedikit saja prestasi menurun, akan ada teguran dan diancam beasiswa akan dialihkan. Begitu juga kalau mahasiswa terlalu aktif organisasi ekstrakampus, sehingga masa kuliahnya melantur, akan ada teguran. Kalau masih ingin dapat beasiswa, mahasiswa harus cermat dan serius.

Baca: Ayahnya Hanya Petugas Pengisi Bensin di SPBU, Calon Mahasiswa ini Berharap Beasiswa Bidikmisi

Tetapi IAIN Antasari ketika itu tetap membantu mahasiswa dari keluarga miskin yang tidak beroleh beasiswa. Caranya, dengan diberi fasilitas bebas SPP, 100 persen atau 50 persen. Syaratnya hanya SKTM yang dikuatkan Kepala Desa. Bagi yang dikabulkan, namanya dipajang di papan pengumuman kampus selama berbulan-bulan. Mahasiswa yang agak gengsi, rela kuliah apa adanya saja, “basasakitan”.

Sekarang, persyaratan BM tidak seketat dulu, sebab alokasi yang disediakan untuk BM cukup besar. Karena itu mahasiwa dari keluarga yang mampu pun ada yang memperolehnya, dengan merekayasa persyaratan. Konon ada yang foto rumahnya adalah rumah tetangga, karena rumahnya sendiri bagus untuk ukuran desanya. Ada pula yang membujuk Ketua RT agar memberikan SKTM dengan berbagai alas an, dan masih banyak lagi.

Banyak juga mahasiswa yang agak jujur. Dari empat anak saya yang kuliah, dua orang pernah ditawari BM, namun keduanya menolak,. Sebagai orangtua saya senang saja kalau anak dapat beasiswa, karena saya merasa hidup di Banjarmasin tidak berlebihan. Anak saya menolak dengan alasan tidak memenuhi syarat dan ada pihak lain yang lebih berhak. Dia takut berdusta dan kalau diverifikasi akan gugur. Mereka ingin mendapatkan beasiswa jalur lain, misalnya beasiswa prestasi, namun hingga selesai kuliah tak kunjung dapat, karena seleksinya ketat. Wah, wah.

Baca: Beasiswa Bidikmisi, Ditujukan untuk Calon Mahasiswa Tidak Mampu, Tapi Kenyataannya Malah Ini

Tanggung Jawab Negara
Sebenarnya membiayai pendidikan dari tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi (PT) tanggung jawab negara. UUD 1945 menggariskan, pendidikan merupakan hak seluruh warga negara tanpa kecuali, karenanya negara wajib memfasilitasi pendidikan rakyat.

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Sumber: Banjarmasin Post Edisi Cetak

Anjing Milik Korban Pembunuhan di Bekasi Tak Mau Makan dan Menangis, Pakar: Bisa jadi Saksi

Berita Populer