Kanal

Tantangan Implementasi Kebijakan Publik Zaman Now

Ilustrasi - dictio.id

Oleh: Muhammad Riyandi Firdaus, Dosen STIA Tabalong

(Peneliti Muda Lembaga Kajian Politik dan Pembangunan Daerah Kalsel)

KEBIJAKAN publik merupakan apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Dye, 1981). Hal ini dapat disimpulkan menjadi 2 (dua) hal, pertama ada tujuan dan kedua ada tindakan. Setiap kebijakan publik yang telah dipilih pemerintah tentu harus bersifat objektif agar tujuan yang ingin dicapai tergambar jelas. Tentu selalu ada tindakan yang “mengiringi” dari semua kebijakan yang telah dipilih, baik itu tindakan politis, ekonomi, hukum, sosial, pendidikan dan lain sebagainya.

Harus diakui bahwa dalam setiap proses kebijakan publik selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan (gap) antara apa yang “diharapkan” oleh pembuat kebijakan dengan apa yang “nyatanya” dicapai sebagai hasil atau kinerja dari pelaksanaan kebijakan. Sederhananya adalah setiap kebijakan publik mengandung resiko untuk gagal.

Kegagalan kebijakan tentu terjadi karena 2 (dua) hal, pertama tidak terimplementasikan dan kedua implementasi yang tidak berhasil. Tidak terimplementasikan berarti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, dimana ada kemungkinan terjadi bargaining politik, tidak menguasai permasalahan, tidak ada koordinasi dan lain sebagainya. Sementara itu implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi jika suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun terjadi kondisi eksternal yang tidak menguntungkan seperti pergantian kekuasaan, perpindahan posisi dan lain sebagainya.

Menarik untuk dicermati bersama bahwa Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini tentu memiliki kebijakan-kebijakan yang dalam tanda kutip “bagus”, tetapi belum tentu baik, terlebih lagi dalam konteks implementasi. Perhatian besar dalam proses kebijakan publik seringkali hanya pada tataran “perumusan” kebijakan dengan menganggap bahwa sebuah kebijakan itu akan berjalan dengan sendirinya.
Adalah sebuah faktor yang paling penting bagi sebuah kebijakan adalah dalam tataran implementasi (penerapan) kebijakan tersebut, dimana ini menyangkut ranah permasalahan konflik, pelik dan isu mengenai siapa yang memperoleh apa dan mendapatkan apa (Wahab, 2017). Tentu hal ini sangat bergantung kepada para aktor yang teribat didalam proses penerapan sebuah kebijakan publik.

Dinamika Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (stakeholders), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur dan teknik yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah yang dikehendaki. Sederhananya adalah realita implementasi melibatkan berbagai pihak dan menyangkut kepada hubungan-hubungan keorganisasian yang kompleks.

Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang di implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kegiatan.

Hal ini berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu variabel “penting” yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik. Dapat kita saksikan hingga hari ini beragam persoalan-persoalan kebijakan dan program-program pemerintah yang dapat dikatakan “kurang” berhasil dalam proses pelaksanaannya seperti ketidaktepatsasaran bantuan, BPJS, infrastruktur, kesenjangan pusat-daerah, kenaikan BBM dan lain sebagainya yang sangat memerlukan solusi yang sangat serius agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai.

Jika sebuah kebijakan yang telah disusun mengalami kegagalan, maka pertanyaannya adalah apa yang telah dilakukan oleh para aktor pelaksana kebijakan? Beberapa hal yang mungkin mempengaruhi dapat dikatakan terjadi karena ada unsur “kepentingan” di dalamnya. Tentu ini sangat menjadi sebuah problem yang dilematis ketika masyarakat sangat berharap besar kepada para aktor pelaksana kebijakan agar mendapatkan sebuah hal yang bermanfaat. Dimana ini sangat erat kaitannya ketika masyarakat lah yang memiliki “kedaulatan” terbesar di dalam negara ini.

Jalan Kusut Kebijakan
Gow dan Morss (dalam Pasolong, 2013) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan, pertama adalah hambatan politik. Hambatan politik bisa saja tejadi ketika ada berbagai “kepentingan” para aktor didalamnya sehingga menjadikan kebijakan yang telah terencana menjadi tidak tepat sasaran.

Kedua, kelemahan institutsi. Institusi merupakan organisasi pelaksana penentu yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Hal ini berarti bahwa terdapat berbagai kegiatan baik itu sosialisasi kebijakan, pengetahuan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Tetapi terkadang hal ini menjadi hambatan ketika para pelaksana belum memahami sepenuhnya tentang kebijakan yang akan dilaksanakan.
Ketiga, ketidakmampuan sumber daya manusia. Ketidakmampuan sumber daya manusia pelaksana kebijakan dapat dikategorikan pada bidang teknis dan administratif yang kadang kala membuat masyarakat kebingungan ketika ada sebuah kebijakan-kebijakan yang baru, dimana ini sangat erat kaitannya dengan pemberitahuan kebijakan maupun program-program baru yang mana akan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat.

Keempat, perbedaan agenda tujuan aktor. Seringkali ketika kebijakan itu disusun, berbagai aktor kebijakan memiliki tujuan masing-masing untuk memenuhi kebijakan tersbeut, sehingga yang terjadi adalah bukan kebijakan yang tertuju kepada kepentingan masyarakat, tetapi “hanya” kepentingan berbagai aktor yang terlibat dalam penyusunan tersebut.

Hal inilah yang menjadikan sebuah kebijakan mengalami kegamangan dalam proses implementasinya, dimana proses implementasi kebijakan adalah bersifat interaktif dari proses kegiatan yang mendahuluinya, sehingga antara perumusan kebijakan dengan implementasinya saling memiliki keterkaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan.

Tentu pada kegiatan implementasi kebijakan masyarakat selalu mendukung akan program dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, dimana hal ini sangat berkaitan dengan bagaimana pemerintah bekerja, tetapi hanya dengan satu alasan, asalkan memang benar-benar “untuk” kepentingan masyarakat luas seluruh Nusantara, bukan hanya kepentingan berbagai aktor pelaksana. Semoga hal ini tidak terjadi dalam pelaksanaan aturan (kebijakan) baru terkait jaminan biaya kesehatan bayi lahir berdasar Tajuk Banjarmasin Post (1/8/2018) yang menuai pro dan kontra ketika para pasien tidak mengetahui adanya perubahan peraturan ini. Wallahu a’lam bisshowab. (*)

Editor: Didik Trio
Sumber: Banjarmasin Post Edisi Cetak

Aldi Novel Adilang Hanyut hingga ke Jepang: Saya Hanya Berdoa, dan Hiu Itu Pergi

Berita Populer