Kanal

Husairi tandatangani kerjasama APIP-APH HSU

- istimewa

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Wakil Bupati HSU H Husairi Abdi, Lc melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Tingkat Kabupaten Kota se Kalimantan Selatan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat.

Penandatanganan Kerjasama tersebut dilakukan Wakil Bupati HSU, Kapolres HSU yang diwakili dan Kepala Kejaksaan Negeri HSU bersamaan dengan acara Rakorwasda Tahun 2018 di Gedung Mahligai Pancasila.

Penandatanganan Kerjasama disaksikan oleh Gunernur Kalsel H. Sahbirin Noor, Irjen Kemendagri RI dan Kajati kalsel serta para Bupati Wali Kota se Kalsel, Kejari, Kapolres dan Inspektor Kabupaten Kota se Kalimantan Selatan.

Penandatanganan Kerjasaman ini dimaksudkan untuk menangani pengaduan masyarakat terkait dengan indikasi adanya tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten HSU.

Sementara Rakorwasda 2018 dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat serta menindaklanjuti kebijakan pengawadsan darah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.
Wakil Bupati HSU H. Husairi Abdi mengatakan dirinya menyambut baik penandatanganan kerjasama ini, Husairi berharap dengan adanya penandatanganan kerjasama inj APIP dan APH di Kabupaten HSU dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Karenanya Husairi meminta agar APIP dan APH HSU dapat bersinergi dan berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugasnya.
Husairi juga berharan dengan adanya Kerjasama APIP dan APH dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pada saat yang sama, Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor mengatakan Penandatanganan Kerjasma APIP dan APH merupakan bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Kota dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang bebas dari KKN.

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin meminta dan berpesan kepada para aparatur pemerintah agar menjahui tindakan pidana korupsi dan berusaha agar jangan sampai tertangkap OTT oleh KPK.

Paman birin menghimbau agar pemda selalu menjalin koordinasi dengan APIP dan APH apabila ada hal penting yang harus dikoordinasikan dalam rangka menghindari tindak pidana korupsi. Paman birin juga mengingatkan bahwa jabatan adalah titipan dan amanah yang harus dijaga dengan sebaiknya agar tata kelola pemerintahan di Kalsel dan Kabupaten Kota di kalsel dapat berjalan dengn baik. Jelasnya. (*/aol)

Penulis: Reni Kurnia Wati
Editor: Rendy Nicko
Sumber: Banjarmasin Post

Viral Rumah Bohemian Rapsody di Blitar, Gaya Eropa dan Dianggap Mistis, Lihat Video Penampakannya

Berita Populer