Kanal

Menuju Generasi Sehat dan Unggul

Peninjauan imunisasi MR di Ponpes Miftahussibyan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor, Bupati Banjar, H Khalillurrahman, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Dr H M Muslim serta dari kementrian kesehatan - Isti Rohayanti

SEJAK pencanangan kampanye imunisasi measles-rubella (MR) atau imunisasi campak-rubella oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Agustus 2017, pro kontra masih terus mengikuti.

Sejumlah orangtua mengaku tidak bersedia anak mereka diberi imunisasi MR dengan alasan vaksin tersebut dikhawatirkan palsu atau tidak memiliki sertifikat halal. Penolakan pun terjadi di Banua. Sejumlah sekolah bahkan tidak mengizinkan pemberian vaksin ini kepada anak didiknya. Menurut data Depkes.go.id, vaksin MR yang digunakan sebenarnya telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan izin edar dari Badan POM. Vaksin MR 95 persen efektif untuk mencegah penyakit campak dan rubella dan telah digunakan di lebih dari 141 negara.

Adanya efek samping usai vaksin seperti demam ringan, ruam merah, bengkak ringan dan nyeri dinilai normal dan hilang setelah dua sampai tiga hari. Sedangkan, terkait dengan kejadian ikutan setelah pemberian vaksin MR seperti peristiwa lumpuh yang menyerang seorang anak setelah pemberian vaksin, belum ditemukan bukti keterkaitan antara vaksin MR dengan kelumpuhan tersebut.

Menyikapi pro kontra masyarakat, pemerintah hendaknya bertindak bijak dan tetap mengedepankan langkah persuasif. Sertifikasi halal vaksin MR bisa menjawab kekhawatiran publik. Tentunya itu berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku lembaga yang membawahi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LLLPOM). Sebaliknya, MUI juga harus lebih proaktif dalam percepatan sertifikasi halal produk-produk kesehatan yang dipergunakan dalam program pemerintah. Hal ini untuk memberikan rasa tenang dan nyaman kepada masyarakat muslim. Pemerintah, baik pusat maupun daerah juga seyogyanya dapat memberikan penjelasan secara ilmiah maupun dari segi hukum agama kepada kelompok yang melarang imunisasi. Termasuk kepada sekolah atau lembaga pendidikan yang seyogianya menjadi garda terdepan menyukseskan program pemerintah.

Sebab sesuai amanat UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Sebagai warga negara yang baik tentu sudah menjadi kewajiban mendukung program pemerintah yang bertujuan membangun sumber daya manusia. Hanya, pelaksanaan kebijakan dan program untuk kesehatan masyarakat memang perlu sensitifitas terhadap psikologis dan sosial masyarakat. Semoga anak-anak Indonesia bisa menjadi generasi sehat dan unggul. (*)

Editor: Didik Trio
Sumber: Banjarmasin Post Edisi Cetak

Ini Sosok Lelaki yang Digerebek Bersama Angel Lelga, Ternyata Pemain Sinetron Raden Kian Santang

Berita Populer