Kanal

Masih Berani Malu

Petugas Manggala Agni Daops Tanahlaut berjibaku memadamkan api kebakaran lahan di kawasan Sungai Pinang, Tanahlaut. - Istimewa

SUDAH beberapa tahun Kalimantan khususnya Provinsi Kalsel bebas dari asap. Kebakaran lahan dan hutan (karhutla) yang kerap terjadi tiap tahun mereda dalam beberapa tahun terakhir. Asap hasil kebakaran lahan di Kalimantan dan Sumatera sering jadi bahan olok-olokan di Negeri Jiran, disebut asap kiriman yang berdampak negatif bagi kesehatan warganya.

Tapi, mau bagaimana lagi, sumber asap itu memang berasal dari Indonesia. Bersumber dari lahan-lahan baik milik rakyat maupun perusahaan yang berlokasi di Indonesia.

Upaya prepentif mulai digalakkan pemerintah semenjak 3 tahun lalu. Pemerintah fokus pada penanganan lahan gambut yang sangat rawan terbakar. Maka dibentuklah badan restorasi gambut yang khusus mengelola lahan gambut di Indonesia. Upaya prepentif lain adalah dengan membentuk tim-tim pencegahan kebakaran di semua daerah khususnya di daerah rawan karhutla. Namun, sejak sebulan terakhir, titik api atau hotspot mulai bermunculan. Walaupun tingkat kepercayaannya bervariasi dari rendah sampai 90 persen, namun bermunculannya titik api yang terpantau melalui satelit pertanda tim penanggulangan kebakaran harus siaga satu.

Faktanya, muncul titik api yang terdekat dengan wilayah permukiman. Luasnya memang masih ukuran kecil, 20 hektare bahkan kurang. Masih lebih kecil dibanding kejadian karhutla sekitar 4 atau 5 tahun lalu. Masih mudah untuk dipadamkan oleh Manggala Agni dibantu TNI dan Polri walaupun tim kecil yang bekerja di lapangan harus berjibaku, bahkan pada malam hari.

Meskipun masih tergolong kecil, tapi patut diingat, bukankah pepatah mengatakan api kecil jadi teman tapi kalau sudah besar menjadi lawan? Patut diingat, bahwa musim kemarau di Indonesia waktunya masih cukup panjang. Jika mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, bulan September dan Oktober kemarau masih melanda. Setidaknya ancaman kemarau masih 3 bulan lebih. Ini menjadi waktu yang sangat krusial apabila penanganan karhutla di Indonesia, khususnya di Kalimantan tidak simultan dan tepat.

Harapannya adalah, ‘masa tenang’ dalam tiga tahun terakhir tidak membuat lengah dan abai pada bahaya laten kebakaran lahan dan hutan. Melainkan, menjadi waktu yang panjang untuk mempersiapkan segala kemungkinan sewaktu-waktu peristiwa kebakaran berlangsung masif.

Satu hal lagi yang mungkin juga harus ditegaskan oleh pemerintah adalah tentang penegakan aturan terhadap pelaku pembakaran lahan yang disengaja. Tentu saja penegakan aturan ini tidak berlaku bagi masyarakat adat yang notabene sejak zaman moyangnya memang berladang berpindah dan membuka lahan terbatas dengan cara membakar lahan.

Apalagi untuk masyarakat adat ini telah diakomodir melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan/Lahan.

Jangan sebaliknya, perusahaan besar yang membakar lahannya untuk pembukaan area, dibiarkan begitu saja tapi masyarakat adat malah ditangkapi. Jika seperti itu, pemerintah berani malu dua kali. Berani malu mengekspor asap dan berani malu bersikap tak adil. (*)

Editor: Didik Trio
Sumber: Banjarmasin Post

Pengakuan Wanita Penabrak Anggota Polisi usai Terobos Rombongan Presiden Jokowi

Berita Populer