Kanal

Ulama sebagai Wakil Presiden

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto - Kolase TRIBUNSOLO

Oleh: AHMAD BARJIE B, Mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari, Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Kalsel

Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran capres dan cawapres 4-10 Agustus. Namun hingga Senin 6 Agustus, belum satu pun dari dua kubu yang menonjol mendaftarkan diri. Ada kalangan menyebut, masing-masing saling intip dan menunggu, siapa calon wakil presiden di pihak pesaing. Yang jelas tidak mudah mewujudkan kesepahaman dengan sesama partai koalisi, sehingga perlu banyak komunikasi. Kemungkinan mereka baru mendaftar pada injury time.

Pilpres 2019 menarik karena kedua kubu dan pendukung kelihatannya sama-sama “ingin atau akan” memasukkan ulama sebagai cawapres, meskipun nama-nama cawapres di luar ulama juga muncul. Di kubu Presiden Joko Widodo, berembus nama Prof Dr KH Ma’ruf Amin (Ketua Umum MUI) dan Dr KH Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (Gubernur NTB). Sementara kubu Prabowo, Ijtima Ulama yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni 212 merekomendasikan Prof Dr KH Salim Segaf al-Jufri (Ketua Dewan Syuro PKS) dan Ustadz KH Abdul Shomad, Lc MA.

Dimunculkannya ulama menjadi calon wakil presiden, diasumsikan untuk merepresentasi formasi kepemimpinan nasional dan kehidupan negara bangsa Indonesia yang nasionalistik-religius. Tetapi tidak dapat dipungkiri, wacana ulama sebagai cawapres juga dimaksudkan untuk menopang elektabilitas calon presiden. Dengan cawapres dari kalangan ulama, diharapkan pemilih muslim yang jumlahnya sangat besar akan menjatuhkan pilihan pada kubu bersangkutan.

Tren Berbeda
Kuatnya wacana ulama sebagai cawapres sekarang, merupakan fenomena politik yang berbeda dengan era terdahulu, terutama era Pak Harto. Selama 30 tahun berkuasa, tidak sekalipun Pak Harto menjadikan ulama sebagai Wapresnya. Ini dapat dilihat dari nama-nama wapres saat itu, mulai Sultan Hamengku Buwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusuma, Sudharmono, Try Soetrisno hingga BJ Habibie.

Sesudah Hamengku Buwono, Presiden Soeharto pernah meminta DR KH Idham Chalid sebagai Wapres. Idham Chalid adalah ulama, namun beliau juga memiliki kapasitas politisi yang handal, sebab Idham puluhan tahun memimpin Partai NU, yang kemudian berfusi menjadi PPP. Ketika itu Idham menolak dengan alasan tidak mau terikat protokoler dan ingin lebih dekat kepada umat. Akhirnya Pak Harto beralih kepada Adam Malik.

Tidak adanya wapres ulama di masa itu bukan indikasi Pak Harto jauh dari ulama atau umat Islam. Justru beliau dekat dengan ulama, sering mendapatkan nasihat-nasihat agama-politik dari ulama sepuh seperti KH Tajul Arifin (Abah Anom Suryalaya), KH AR Fachruddin (Muhammadiyah), KH Idham Chalid (NU), KH Hasan Basri (MUI) dan sebagainya. Bahkan KH Kosim Nurzeha adalah guru spiritual yang lama mendampingi Pak Harto dan keluarganya. Di masa Pak Harto pula didirikan MUI (1975) guna menjembatani dan mendekatkan hubungan antara pemerintah dengan umat Islam dan sebaliknya.

Mengapa Pak Harto tidak tergerak menjadikan ulama sebagai wapres?. Diduga karena Pak Harto sangat yakin dengan elektabilitasnya. Saat itu pemilihan presiden hingga kepala daerah masih sistem permusyawaratan perwakilan melalui DPR, bukan oleh rakyat melalui pemilihan langsung. Maka mudah bagi Pak Harto untuk terpilih kembali. Apalagi DPR di semua tingkatan dikuasai Golkar sebagai the single majority party, dan Pak Harto sendiri Ketua Dewan Pembina Golkar.

Di era reformasi pernah muncul duet politisi-ulama, yaitu Megawati Soekarnoputri berpasangan dengan Dr KH Hasyim Muzadi (alm). Tetapi saat itu SBY dengan Partai Demokrat sedang naik daun, sehingga suara pasangan SBY-Jusuf Kalla menang mutlak. Hal ini berlanjut periode kedua, saat SBY berpasangan dengan Boediono, elektabilitas SBY tinggi, sehingga ada anggapan, berpasangan dengan siapa pun SBY pasti menang.

Bukan Jaminan
Munculnya wacana ulama sebagai wapres saat ini patut disyukuri, berarti perpolitikan nasional mulai melirik ulama, suara pemilih muslim yang dipengaruhi ulama semakin diperhitungkan. Tetapi posisi wapres yang mungkin akan diisi ulama, tidak bisa diharapkan untuk serta merta menjadikan negara kita lebih religius. Jabatan wapres tidak terlalu menentukan, penentunya tetap presiden juga. Kecuali ada pembagian kewenangan dan kekuasaan antara presiden dengan wakil presiden.

Kita masih ingat Pilpres 2014 ketika Joko Widodo berpasangan dengan Jusuf Kalla. Semula banyak publik pesimis, tetapi karena didampingi Jusuf Kalla elektabilitasnya menguat, setidaknya melebihi pasangan Prabowo-Hatta saat itu. Publik menduga, dengan menjadi wapres peran Jusuf Kalla akan sangat menonjol, sebab beliau lebih senior dan berpengalaman. Ternyata dalam perjalanan waktu, kita melihat Jusuf Kalla tidak begitu menonjol. Kalau dibanding, peran Jusuf Kalla ketika menjadi Wapresnya SBY lebih besar ketimbang ketika menjadi Wapres Jokowi. Hal ini menunjukkan, dijadikannya Jusuf Kalla dulu sebagai cawapres, lebih sebagai pertimbangan elektabilitas karena beliau mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar dan punya banyak jaringan di masyarakat.

Presiden dan wakil presiden adalah pelaksana undang-undang. Kalau kita ingin menjadikan kehidupan masyarakat religius, posisi menentukan justru ada pada DPR-RI. Lembaga ini bersama pemerintah merumuskan undang-undang sampai memutuskannya. Selama ini banyak rancangan undang-undang mentok di DPR. Ratusan fatwa dikeluarkan MUI guna merespons persoalan di masyarakat sekaligus untuk menjadikan kehidupan bangsa dan negara lebih religius. Menurut pakar hukum banua yang juga mantan Hakim Agung Dr H Abdurrahman SH MH (alm), fatwa MUI dapat ditingkatkan statusnya menjadi hukum nasional, dengan diadopsi dalam peraturan perundang-undangan.

Kenyataannya proses menuju undang-undang lama dan alot. Wasekjen MUI Dr H Tengku Zulkarnain menyatakan, tidak mudah menggoalkan perundang-undangan. UU Anti Pornografi dan Pornoaksi yang diusulkan MUI bersama Kementerian Agama kemudian disetujui Pemerintah untuk dibahas DPR, 9 tahun baru tembus dan.disahkan menjadi UU. Namun setelah disahkan, pemerintah tak kunjung membuat Peraturan Pelaksanaannya (PP). Akibatnya pornografi dan pornoaksi tidak segera dan selalu dapat diberantas.

Contoh lain UU Jaminan Produk Halal, 14 tahun baru tembus, butuh tiga kali pergantian anggota DPR. Dan setelah disahkan DPR-RI, PP-nya juga tidak kunjung dibuat. Akibatnya pemerintah dan masyarakat kerap kecolongan. Makanan, minuman, obat-obatan, vaksin dan bahan-bahan kecantikan yang diragukan kehalalannya berpotensi beredar tanpa tindakan hukum.

Jadi, peran wakil rakyat di lembaga legislatif sangat menentukan. Karena itu, pemilu legislatif yang akan dilaksanakan bersamaan pilpres sama-sama penting. Energi masyarakat mestinya tidak hanya tertuju kepada pemilihan presiden dan wakilnya,. Rakyat harus memilih wakil di DPR yang kapabel dan mampu memperjuangkan aspirasinya secara benar dan optimal. Bukan wakil yang untuk terpilih banyak bermain uang, dan setelah terpilih hanya datang, duduk, diam bahkan sidang pun malas, tetapi tetap dapat duit dengan bermacam fasilitas. Wallahu A’lam. (*)

Editor: Didik Trio
Sumber: Banjarmasin Post

5 ABG Digerebek Hendak Gelar Pesta Seks di Makassar, 3 Gadis Masih di Bawah Umur

Berita Populer