Kanal

Patologi-Patologi Demokrasi Kita Saat Ini

Titiek Soeharto - Ist/tribunjakarta

Oleh: SATRIO WAHONO
Sosiolog dan Magister Filsafat UI

Menurut waktu setidaknya setahun terakhir, ada tiga fenomena yang sejatinya janggal pada era yang katanya sedang meniti demokratisasi dan reformasi saat ini. Pertama, makin hari terlihat ada pengipasan sentimen kerinduan zaman otoriter pemerintahan Orde Baru, yang dianggap lebih stabil secara politik maupun ekonomi dan lebih memberikan kemakmuran. Munculnya sejumlah organisasi dan bahkan partai politik yang menjual kerinduan ini, seperti Partai Berkarya yang dipimpin oleh Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), adalah indikasinya.

Kedua, pemberian izin kepada militer untuk berperan dalam urusan sipil, seperti dibolehkannya militer terlibat dalam urusan penegakan hukum terorisme yang sebenarnya masuk ke dalam ranah sipil kepolisian. Ini boleh jadi karena adanya asosiasi positif antara militer dan ketegasan untuk memberantas aksi kekerasan teror.

Ketiga, mencuatnya sentimen primordial seperti politik identitas yang memainkan isu-isu agama dengan berbagai instrumen penindasan, seperti perisakan, ancaman, dan bahkan kekerasan. Ringkas kata, saat ini ada kerinduan akan otoritarianisme, militerisme, dan primordialisme. Padahal, pada awal reformasi tiga hal itu adalah patologi yang ingin dienyahkan jauh-jauh. Artinya, perlahan-lahan ada langkah mundur dalam upaya reformasi kita saat ini. Apa pasalnya?

Kita sesungguhnya bisa langsung menarik kesimpulan bahwa langkah mundur itu terjadi karena reformasi selama dua dasawarsa ini telah gagal memberikan perbaikan bagi nasib rakyat secara keseluruhan dan justru mematikan harapan. Melambungnya harga-harga dan meningkatnya kesenjangan ekonomi adalah bukti nyata. Apalagi di bidang politik begitu banyak patologi yang menghinggapi proses kita berdemokrasi. Kita saksikan bagaimana praktik politik kartel begitu menggurita. Dalam politik kartel, para partai politik misalnya berkoordinasi untuk meminimalkan persaingan (atau menampilkan persaingan semua alias “seolah-olah”) yang hanya bertujuan memaksimalkan keuntungan dan pembagian rente sesama mereka.

Belum lagi munculnya politik kekerabatan atau dinasti politik di tingkat lokal. Fenomena ini menghambat sirkulasi kekuasaan dan elit secara sehat karena birokrasi daerah hanya didominasi oleh segelintir keluarga penguasa. Ada juga patologi “bosisme” atau jejaring para bos, di mana orang-orang kuat di daerah bergandengan dengan negara untuk melakukan penetrasi ke dalam masyarakat, mengatur hubungan-hubungan sosial, mengeksploitasi sumber daya alam dan menekan rakyat (dalam Muhamad Aqil Irham, Demokrasi Muka Dua, KPG, 2016, hlm. 21).

Seakan belum cukup, kita menyaksikan pula patologi oligarki politik yang bersekutu dengan kapitalisme/pengusaha pemangsa (predatory capitalism) untuk melahirkan “penguasaha”, permufakatan jahat antara penguasa dan pengusaha untuk menjarah sumber daya alam dan finansial sekaligus meminggirkan nasib rakyat. Ini terjadi dalam derajat yang lebih parah di tingkat lokal. Fenomena terbaru di mana ada dua daerah—Riau dan Kalimantan Timur—yang mengobral izin eksploitasi alam dan KPK menemukan 2.509 izin eksploitasi bermasalah (Koran Tempo, 6/8/2018) kian menguatkan patologi-patologi di atas.

Dengan kata lain, jalan gerbong reformasi sudah kian melenceng dari relnya akibat patologi yang diidap proses demokratisasi dan reformasi itu sendiri. Studi Edward Aspinall (Prisma Vol. 32, No. 1, 2013), misalnya, menunjukkan bahwa demokratisasi sudah salah arah ketika negara menjadi tergantung pada kekuatan swasta akibat hilangnya mayoritas pendapatan negara dari minyak dan bantuan luar negeri. Ditambah dengan desentralisasi dalam bingkai otonomi daerah di era reformasi, lahirlah “raja-raja”, “bos-bos”, dan oligarki lokal di mana-mana, yang membantu kita memahami mengapa kini korupsi begitu merajalela di tingkat daerah.
Lantas, jalan keluar apa yang bisa kita lakukan? Tak lain tak bukan kita harus melakukan rasionalisasi radikal secara terus-menerus lewat upaya-upaya edukasi kritis yang mencerahkan sekaligus membebaskan. Rasionalitas ini bisa dipupuk lewat berbagai kanal, baik yang masuk arus utama (mainstream) ataupun di luar arus utama, seperti lewat LSM, media, diskusi pemikiran kritis, dan lain sebagainya.

Ada secercah harapan baru-baru ini ketika pemilihan kepala daerah serentak beberapa waktu lalu mampu menumbangkan petahana yang berasal dari dinasti politik. Di sini, publik sudah mulai menampakkan dan mengeksekusi rasionalitasnya di bilik suara. Namun, perjuangan tentu tidak boleh hanya menunggu periode lima tahun di bilik suara saat momen pemilu. Sebab, itu mendistorsi makna demokrasi dalam arti kekuasaan hanya untuk elit, sementara rakyat hanya menikmati aktivitas mencoblos di bilik suara. Beraneka ikhtiar kritis tak kenal lelah untuk menggedor pelbagai patologi itu perlu digiatkan dalam berbagai aras. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Banjarmasin Post Edisi Cetak

5 ABG Digerebek Hendak Gelar Pesta Seks di Makassar, 3 Gadis Masih di Bawah Umur

Berita Populer