Kanal

Pemkab HSU Upayakan sertifikat Pasar Induk Amuntai, BPN Lakukan Pengukuran Lokasi

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah HSU melaksanakan gotong royong membersihkan pasar induk Amuntai. - Banjarmasinpost.co.id/Reni Kurnia Wati

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI – Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) terus berupaya untuk mengesahkan kepemilikan aset daerah, dan saat ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) bekerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berupaya untuk membuat sertifikat untuk Pasar Induk Amuntai.

Pasalnya hingga saat ini pasar induk Amuntai masih belum bersertifikat, namun pihak BPN telah melakukan pengukuran. Kepala BPN HSU Akhmad Suhaimi mengatakan pihaknya telah melakukan pengukuran yang melibatkan tim.

“Untuk pengukuran sudah dilaksanakan, dan saat ini masih menunggu kelengkapan lain dari BPKAD salahsatunya adalah adanya pernyataan persetujuan pemilik warga yang berbatasan tanah dengan pasar induk Amuntai,” ujarnya.

Saat ini BPN juga tengah menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistmatis Lengkap (PTSL), berbeda dengan tahun lalu yang target 5000 sedangkan tahun ini bertambah menjadi 6200 sertifikat. Saat ini sudah tercapai 53 persen dan pihaknya optimis target bisa kembali terpenuhi tahun ini.

Baca: Uji Konsistensi Garuda Muda Jelang Timnas U-23 Indonesia vs Palestina di Asian Games 2018 Live SCTV

Baca: Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Timnas U-23 Indonesia vs Palestina di SCTV Asian Games 2018

Selain program PTSL, BPN HSU memiliki program lain seperti pemetaan 7300, redistribusi tanah sebanyak 2000 bidang dan pemetaan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebanyak 2000 bidang.

Terpisah Kepala BPKAD drh Suyadi mengatakan setiap tahun pihaknya menganggarkan untuk sertifikat lahan aset daerah, dan untuk pasar Amuntai juga masih dalam proses. “Meskipun belum bersertifikat namun tidak mengganggu program pembangunan fisik di Pasar Induk Amuntai,” ungkapnya.

Yang penting adalah adanya tanda penguasaan lahan dan pihak lain tidak ada yang menggugat, namun pihaknya terus berupaya untuk mensertifikakan aset daerah. Persiapan perlu dilakukan berupa anggaran dan tim yang dibentuk untuk menuhi persyaratan yang diperlukan.

“Tahun sebelumnya kami telah membuat 20 sertifikat untuk aset pemerintah daerah baik yang di pusat kota ataupun di kecamatan,” ungkapnya. (banjarmasinpost.co.id/nia)

Penulis: Reni Kurnia Wati
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Banjarmasin Post

Viral Rumah Bohemian Rapsody di Blitar, Gaya Eropa dan Dianggap Mistis, Lihat Video Penampakannya

Berita Populer