Kanal

Bung Karno, Bhinneka Tunggal Ika dan Bahasa Persatuan

Seokarno - net

Oleh: ALEX A KOROH, Pensiunan PNS/Guru Besar FKIP ULM

BUNG Karno sang pelopor dan tokoh utama pendiri negara bangsa (nation-state) Indonesia memang sangat gandrung pada persatuan Indonesia dalam kebhinnekaannya (nasionalisme heterogen). Baginya, kebhinnekaan adalah das sein suatu kebenaran realitas, sedangkan ‘tunggal ika’ adalah das sollen yakni suatu kebenaran ideal.

Bagi Bung Karno hanya dengan persatuan (gotong- royong) yang kokoh Indonesia dapat mengusir penjajah dan merdeka. Obsesi beliau tentang persatuan Indonesia telah mengilhaminya sejak masa muda, pada era pergerakan nasional kaum pergerakan dari aliran non cooperation (non-co) mengekspresikan pendirian politiknya terhadap penguasa Hindia Belanda.

Dalam salah satu tulisannya ia mengemukakan, “... entah bagaimana tercapainya persatuan itu, entah bagaimana rupanya persatuan itu, akan tetapi kapal yang membawa kita ke Indonesia merdeka itu ialah kapal persatuan adanya,” (Di Bawah Bendera Revolusi hal 21).

Paradigma berfikir Bung Karno tentang persatuan dalam kebhinnekaan (unity in diversity) dikemukakan pada sidang pleno I BPUPKI (29 Mei-1 Juni 1945). Sebagai salah satu nara sumber yang merespons pertanyaan ketua BPUPKI – KRT dr Radjiman Wediodiningrat ; ”Apa dasar negara yang akan dibentuk itu?”

Pertanyaan ketua BPUPKI tersebut menunjukkan bahwa Pancasila sejak semula diniatkan untuk dijadikan dasar negara, bukan pilar negara seperti yang dipopulerkan belakangan ini. Itu sebabnya Bung Karno menjawab pertanyaan ketua BPUPKI tersebut dengan kalimat; ” Dasar philosofische grounslag atau suatu weltanschauung di atas mana kita mendirikan negara Indonesia.”

Jadi, aspek statis Pancasila: dasar negara. Melalui perumpamaan ‘kemerdekaan sebagai jembatan emas’ Bung Karno secara implisit mengemukakan Pancasila sebagai ideologi negara, aspek dinamis dan etis Pancasila dalam kaitannya dengan negara Indonesia yang akan didirikan itu. Jadi, sebenarnya Bung Karno telah mengemukakan tiga tugas pokok negara Indonesia yang akan didirikan itu yaitu tugas statis (existensi), tugas dinamis (pembangunan) dan tugas etis (keadilan).

Antithesa terhadap Politik Devide et Impera versi Jepang
Bung Karno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan Persatuan Indonesia sebagai sila pertama Pancasila bukan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pemikiran Bung Karno ini dapat lebih dipahami jika dihubungkan dengan realitas situasi perjuangan menjelang proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Pada waktu itu orang-orang Jepang, dalam hal ini para pemimpin militernya menemui kesulitan bagaimana cara melaksanakan kemerdekaan di tiga wilayah terpisah itu. Di kalangan orang-orang Indonesia juga belum semuanya setuju mengenai pelaksanaannya (kesaksian, Shigethada Nishejimah hal 146). Hal ini berkaitan dengan politik devide et impera versi Jepang, yang ketika menduduki Hindia Belanda membaginya dalam 3 wilayah kekuasaan terpisah di bawah kendali militer Jepang.

Ketiga wilayah itu; Pertama, Jawa-Madura di bawah kekuasaan Angkatan Darat ke-16 dengan markas besar di Batavia /Jakarta; Kedua, Sumatera di bawah kekuasaan Angkatan Darat ke-25 dengan markas besar di Bukit tinggi; Ketiga, Daerah Timur Besar (Groote-Oost) Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku, Papua dengan markas besar di Makasar di bawah kekuasaan Angkatan Laut. Daerah ini dinilai Jepang miskin kaum intelektual (SDM) tapi kaya sumber daya alam (SDA).

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Sumber: Banjarmasin Post Edisi Cetak

Warga Gerebek Guru Honorer Asal Madura yang Cabuli Siswi SMP di Dalam Mobil, Awal Kenalan di Medsos

Berita Populer