Kanal

Makar dan Logika

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin - tribunwow.com

KATA ini sepertinya begitu seksi, akhir-akhir ini. Ya, apa yang diucapkan Mochtar Ngabalin seolah sebuah umbaran yang menarik rasa penasaran banyak orang. Terlebih dua kosa kata (ma-kar) dijadikan sebagai alat pukul ampuh guna membatasi sebuah brand ekpresi sekelompok orang yang dimaknainya telah melanggar norma atau adab ketatanegaaraan.

Tentunya di negeri yang menjunjung tinggi demokrasi, pilihan-pilihan yang ditawarkan adalah hal yang jamak. Artinya, orang bisa memilih sesuatu sesuai ukuran yang dipakai menurut relasi emosionalnya, bukan atas dasar pilihan yang didasari oleh suka atau tidak suka.

Karenanya ketika hal itu direlasikan atau dihadap-hadapkan dalam bentuk inharmonisasi, tentunya bias pikir yang dipakai menjadi sangat naif.

Baca: Jadwal Lengkap Pertandingan Asian Games 2018 Kamis 30 Agustus 2018, Indonesia Masih di Posisi 4

Itu sebabnya, ketika kata makar itu ditiupkan di ruang waktu seperti sekarang ini, tentu menjadi sebuah ilustrasi politik yang kurang pas. Bagaimanapun, makar, dalam konteks yuridis dalam bentuk paling sederhana adalah sesuatu perbuatan merong-rong kewibawaan pemerintah dan bemaksud menggantikan pemerintah yang berkuasa yang sah dengan cara inkonstitusional.

Pasal 104 KUHP secara tegas mengancam pelaku makar digancar ancaman hukuman mati!

Baca: Update Klasemen Perolehan Medali Asian Games 2018, Kamis (30/8), Indonesia No 4 Jam 06.00 WIB

Lantas benarkah brand sekelompok masyarakat yang menyuarakan sebuah ekpresi kebebasan dikatagorikan sebagai perbuatan makar? Tentu tidak bisa digebyah-uyah seperti yang dinarasikan Mochtar Ngabalin. Ada begitu banyak prasyarat sebagaimana narasi dalam kitab-kitab hukum yang bisa menjadikan sebuah tindakan (makar), baik itu baru berupa sebuah rencana atau sudah dilaksanakan.

Artinya, kalau hanya sebuah ekspresi yang dimanifestasikan dalam bentuk brand atau ikon, tentunya bukan sesuatu hal yang tidak perlu dipaksanakan sebagai tindakan yang inkonstitusional. Dengan kata lain, di sini kita melihat Ngabalin sengaja memaknai brand ekspresi itu sebagai perbuatan yang tidak pantas, tidak etis, tidak sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di negeri ini.

Baca: Jadwal Lengkap Pertandingan Asian Games 2018 Hari Ini Kamis 30 Agustus 2018, Kans Medali Indonesia

Harus kita sadari bahwa kita semua, suka tidak suka, berada dalam dunia yang serba digemerlapi oleh simbol-simbol politik primodialism yang menjadikan segalanya seolah menjadi sebuah pembenaran. Dan, kosa kata makar inipun menjadi salah satu politik primodial yang sengaja dihadirkan sebagai pembatas etika berpolitik.

Jadi, sangat wajar kalau kemudian banyak orang bertanya-tanya apa sebenarnya yang menjadi alasan sebuah brand ekspresi adalah bentuk dari perbuatan atau perilaku yang terlarang? Dan, kita bisa memahami, Ngabalin sengaja mengangkat kosa kata makar karena, memang terkondisi dengan keberadaanya sebagai bagian dari kekuasaan. Jadi, tidak juga bisa disalahkan kalau kemudian dia merasa terusik oleh fenomena yang tidak sejalan dengan jalan pikirannya.

Hanya memang, kesantunan berbahasa dan berlogika menjadi sangat penting di tengah keramaian seperti sekarang ini. Bagaimanpun, ketika sebuah umbaran yang tidak ditempatkan pada porsi yang sebenarnya –yang suka tidak suka berimbas pada ketidakpercayaan secara personal. Itu sebabnya, banyak orang bijak, tidak mau melakukan kesalahan sekecil apa pun dalam menghadirkan sebuah kebenaran, sebelum menyimpulkannya dengan logika yang sehat. (*)

Editor: Didik Trio
Sumber: Banjarmasin Post Edisi Cetak

Gadis di Sumbar Diperkosa Teman Pacar saat Kelelahan Mendaki Gunung hingga Akhirnya Tewas

Berita Populer