Kanal

Eksekutif Tanggapi Legislatif Atas Raperda Perubahan APBD TA 2018

Pj Bupati HSS H Dahnial Kifli saat menyampaikan jawaban pada Rapat Paripurna di DPRD HSS - Protokol dan Kehumasan Pemkab HSS

BANJARMASIN POST.CO.ID, KANDANGAN - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) selaku pihak Eksekutif memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD HSS terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2018.

Jawaban tersebut disampaikan oleh Pj Bupati HSS H Dahnial Kifli pada rapat Paripurna Lanjutan Tingkat I, Senin (3/9), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten HSS.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten HSS, H Akhmad Fahmi dan diikuti oleh Plh Sekretaris Daerah Kabupaten HSS H Hubriansyah, Asisten Administrasi Pemerintahan Tafrinsyah, Para Kepala SKPD, serta para anggota DPRD Kabupaten HSS.
Pj Bupati HSS H Dahnial Kifli menjelaskan mengenai terobosan-terobosan Pemerintah Kabupaten HSS dalam menggali potensi penerimaan dari retribusi daerah.

Menurutnya, pengelola pendapatan daerah terus dimaksimalkan dengan berbagai upaya atau terobosan untuk optimalisasi pendapatan daerah, diantaranya dengan cara pendataan objek pajak baru setiap tahunnya, seperti pajak hotel, restoran, sarang burung walet, dan lain-lain.

H Ahmad Fahmi, Ketua DPRD HSS saat Rapat Paripurna di DPRD HSS (Protokol dan Kehumasan Pemkab HSS)

Selain itu juga mengadakan sosialisasi pajak daerah, baik langsung maupun lewat media, memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat pajak.
Koordinasi yang intens dengan SKPD terkait untuk memaksimalkan pendapatan daerah dan melakukan evaluasi atau penyesuaian terhadap tarif-tarif pajak dan retribusi.

“Diharapkan upaya-upaya ini juga mendapat dukungan dari pihak DPRD HSS yang bersentuhan langsung dengan masyarakat atau objek pajak, memberikan motivasi dan dorongan agar meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak,” kata H Dahnial.

Ditambahkannya setiap kegiatan atau pekerjaan yang akan dilaksanakan, selalu memperhatikan prioritas atau urgensi dari pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat HSS dan tentunya juga tetap mengacu pada program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten HSS dan selaras dengan program pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Terkait mengenai aspirasi masyarakat dalam pembangunan yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten HSS, dijelaskan, aspirasi tersebut dikumpulkan secara berjenjang, mulai tingkat paling bawah, yaitu anggota masyarakat secara individu maupun organisasi melalui rapat tingkat RT dan desa.

Pj Bupati HSS H Dahnial Kifli dan Ketua DPRD HSS foto bersama (Protokol dan Kehumasan Pemkab HSS)

Selanjutnya akan dihasilkan usulan prioritas desa, diinput secara online oleh masing-masing desa melalui Sistem Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah (SIPPEDA) dan akan diverifikasi oleh masing-masing kecamatan yang nantinya akan dibahas pada musrenbang tingkat kecamatan hingga kabupaten.

“Pemerintah ingin sekali mengakomodir semua usulan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan, namun karena keterbatasan dana yang tersedia, maka sebagian dari usulan tersebut tidak bisa terakomodir," kataya.

Pihaknya berharap tahun berikutnya Pemkab HSS memiliki dana yang cukup memadai, sehingga dapat mengakomodir semua usulan masyarakat.
Sementara itu, terkait perencanaan dalam penganggaran serta tertib laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten HSS sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan anggaran, dengan selalu memperhatikan perencanaan, agar setiap program dan kegiatan tepat sasaran dan berdaya guna (AOL/*).

Penulis: Aprianto
Editor: Elpianur Achmad

Terekam Kamera Sosok Pria yang Diduga Selingkuhan Angel Lelga, Digerebek Vicky Berduaan di Kamar

Berita Populer