Kanal

Dampak Larangan Bertani dengan Cara Membakar, Garnut Lapor ke DPRD Kotabaru

Sekretaris LSM Garnut Kabupaten Kotabaru Herpani - istimewa

BANJARMASINPOST.CO.ID,KOTABARU - Lembaga sosial masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Nusantara (Garnut) melayangkan surat ke DPRD Kotabaru, meminta agar anggota dewan di gedung rakyat tersebut mengagendakan pertemuan rapat dengar pendapat.

Agenda rapat dengar pendapat (hearing) mendesak anggota dewan di DPRD dan pemerintah kabupaten (Pemkab) Kotabaru mencarikan solusi atau alternatif, terkait adanya larangan membuka laham dengan cara dibakar. Sehingga memberi dampak luas bagi petani.

Khususnya ratusan petani di Kecamatan Kelumpang Tengah, tidak bisa bercocok tanam adanya larangan tidak boleh membakar lahan. Sementara bercocok tanam, salah satu kegiatan mereka petani gunung mememuhi kebutuham hidup.

Baca: Jadwal & Klasemen MotoGP Mizano Italia 2018 Live Trans 7, Lorenzo Pole Position, Marquez 5, Rossi 7

Baca: Presiden Jokowi Mundur Atau Cuti Saat Pilpres 2019, Yusril : Tak Ada Aturan Soal Itu

"Para petani ini bercocok tanam padi gunung bukan untuk memperkaya diri tapi hanya untuk mencari sesuap nasi dan itupun tidak cukup untuk satu tahun," kata Herpani Sekretaris Garnut Kabupaten Kotabaru, Minggu (9/9/2018).

Menurut Herpani, surat dilayangkan ke DPRD pada 30 Agustus lalu, mendesak DPRD dan Pemkab Kotabaru mencarikan solusi. Sebab sepanjang adanya larangan membakar lahan, tidak solusi alternatif.

"Kami tidak menyalahkan Undang-Undang atau penegak hukum. Sebab itu sudah jadi tugas mereka. Tapi yang kami tuntut kebijakan pemerintah," ucap Herpani kepada banjarmasinpost.co.id.

Baca: Jawaban Bripda Puput Soal Rencana Pernikahannya dengan Ahok, Rekan Sejawat Tak Tahu

Baca: Pengakuan Orangtua Bripda PND Soal Rencana Pernikahan dengan Ahok, Sempat Kenalkan Teman Pria

Terkait larangan tersebut, tambah Herpani, harusnya ada batasan dari pemerintah. Karena, Herpani menilai Undang-Undang itu sebenarnya untuk korporasi atau pengusaha, bukan untuk petani menengah ke bawah.

"Masyarakat tambah sengsara saat ini terutama para petani gunung. Pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana," ungkapnya.

Maka dari itu, apabila tidak ada solusi dari DPRD dan pemerintah daerah mencarikan solusi alternatif agar petani tetap bisa membuka lahan. Herpani menegaskan, akan terus berusaha mencari cara.

Baca: Wajah Ahok Semringah Saat Bahas Pernikahan dengan Pengacaranya, Enggan dengan Janda

Baca: Antusiasme Emak-emak Ikuti Fun Zumba Dalam Rangka HUT ke-19 Metro Banjar

Selain terus mendesak DPRD dan pemerintah daerah, tapi juga berencana melayangkan surat ke kementerian terkait.

"Ini cuma hanya petani di Kelumpang Tengah. Kalau bicara petani, di Kotabaru sangat banyak selain petani sawah (petani gunung)," pungkas Herpani.

(banjarmasinpost.co.id/helriansyah)

Penulis: Herliansyah
Editor: Rendy Nicko
Sumber: Banjarmasin Post

Satu Keluarga di Bekasi Tewas, Saksi Lihat TV Nyala Pukul 03.30, Panggil Korban tapi Tak Ada Jawaban

Berita Populer