Kanal

Fraksi PKS Usulkan Program Periksa Golongan Darah Gratis, Gerindra Soroti Proyek Penyiringan Sungai

Komisi I DPRD HST saat meninjau proyek pembangunan di kawasan kumuh kota Barabai tepatnya di sepanjang tepi sungai Barabai belakang Toko Tuju, yang dilaksanalan Pemprov Kalsel dan dinilai membuat sungai makin menyempit. - banjarmasinpost.co.id/hanani

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Hulu Sungai Tengah, mengusulkan, agar Pemkab HST melaksanakan program periksa golongan darah gratis. Program tersebut dilaksanakan melalui DKPD terkait, dengan memberikan arahan kepada semua desa agar mengaggarkan dana untuk cek golongan darah tersebut, bagi peserta donor.

“Kalau bisa dilakuan di semua desa. Kalaupun belum bisa juga dilaksanakan bertahap, per tahunnya minimal pemeriksaan untuk 100 orang bagi peserta donor,”kata juru bicara fraksi PKS, Supriadi saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap penyampaian RAPBD Perubahan HST 2018, di gedung DPRD HST Senin, (10/9/2018).

Supriadi menjelaskan, tujuan program tersebut, memudahkan mencari pendonor saat ada yang membutuhkan.

Selain itu, masing-masing desa memiliki data base peserta donor darah, termasuk jenis dan golongan darahnya. Menurut kami, hal ini memudahkan warga lainnya yang seaktu-waktu membutuhkan, sehingga penyediaannya pun lebih mudah. Tak kalah penting menyelamatkan nyawa antasesama,”kata Supriadi.

Baca: Tanahlaut Dapat Jatah CPNS 184 Orang, Tenaga Pendidik 84, Peminat Daftar di Website Ini

Baca: Doa Akhir Tahun dan Doa Awal Tahun Hijriyah, Tahun Baru Islam 2018: 1 Muharram 1440 H

HST sendiri salah satu daerah yang kebutuhan darahnya tinggi. Selain untuk pasien yang menderita suatupenyakit, juga untuk ibu melahirkan serta bagi korban kecelakaan lalu lintas, yang cukup sering terjadi.

Selama ini, kebutuhan darah diupayakan masyarakat melalui masyarakat yang tergabung dalam Sahabat Donor Darah, yang merupakan kerjasama Unit TRanfusi Darah RS Damanhuri Barabai, PMI, Balakar 654 serta organisasi relawan lainnya.

Terkait pelayanan kesehatan, FPKS menyebutkan, bagi warga tak mampu dengan pagu anggaran yang ada masih terlalu banyak warga tak mampu berobat jika sakit. Mereka pun belum tercover program Indonesia Sehat baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Akibatnya,  mereka memilih tak ke rumah sakit karena tak punya biaya. “Padahal, kesehatan merupakan pelayanan dasar, yang wajib disediakanpemerintah,”kata Supriadi.

Baca: Hasil Liga 2 2018 Persita Tangerang Vs PSPS Riau : Skor Akhir 2-1 Persita Dempet Persis Solo

Baca: Jadwal & Prediksi Susunan Pemain Persipura vs Sriwijaya FC Liga 1 Pekan 21 Live TV One

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar dalam pandangan umum fraksinya, meminta PDAM Barabai terus meningkatkan kebutuhan pelayanan air bersih. Apalagi pada APBD-P HST 2018, alokasi dana penyertaan modal ditingkatkan untuk membangun kantor baru, menambah instalasi sera pembuatan sumber air.

Fraksi partai berlambang Beringin ini juga menyoroti dokumen KUP pendapatan dan belanja daerah 2018. Dalam dokumen tersebut, Suryatin Hidayah, huru bicara fraksi Golkar menyebutkan, produktivitas pertanian HST masih rendah dibanding rata-rata Kalsel.

“HST  salah satu lumbung padi. Tapi sektor pertanian tak secara tegas masuk prioritas pembengunan. Padahal, selain menggerakkan ekonomi masyarakat, pertanian juga mengurangi kemiskinan,” katanya.

Mempersempit Barabai Sungai

Fraksi Gerindra meminta, agar setiap proyek provinsi maupun pemerintah pusat di HST agar melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten maupun  DPRD HST. Hal tersebut agar  proyek tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah.

“Meskipun bukan wewenang pemerintah kabupaten dan DPRD HST setidaknya jika ada koordinas kami bisa memberikan masukan agar proyek yang dilaksanakan tak bertentangan dengan program daerah,”katanya Taufikurrahman, juru bicara Fraksi Gerindra.

Baca: Jatah Formasi ASN atau CPNS 2018 Kabupaten HSS 184 Orang, Tenaga Kesehatan Paling Banyak Dicari

Baca: Kirim Ucapan Selamat Tahun baru Islam 1440 H Via Whatsapp, Ini 27 Kumpulan Ucapan

DIa mencontohkan, saat ini di sepanjang jalur sungai Hevea dan toko tujuh hingga Sungai Jalan Brigjen H HSan Basri sedang dilaksanakan proyek Dinas Permukiman, yaitu pembangunan kawasan kumuh, dengan membuat siring untuk taman.

Namun, dalam pelaksanaannya, siring tersebut malah membuat sungai Barabai menyempit. Padahal, untuk mengatasi banjir, sungai tak boleh dipersempit, malah diperlebar dan dikeruk. Sampai saat ini kata Taufik proyek tersebut tetap jalan, meski endapat kritikanmasyarakat. (banjarmasinpost.co.id/hanani)  

Penulis: Hanani
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Banjarmasin Post

Dijual untuk 'Nikah Bayaran' ke Cina, 11 Wanita Indonesia Disiksa Bak Hewan, Hukum Hambat Kepulangan

Berita Populer