Kanal

Ini Tanggapan Disdik Kalsel dan Ombudsman Kalsel Terkait Sumbangan Komite Sekolah

Ilustrasi - net

BANJARMASINPOST.CO.ID/ BANJARMASIN –Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan, Noorhalis Majid, mengatakan sumbangan sekolah diperbolehkan asal tidak menetapkan jumlah dan waktu membayar serta tidak memiliki konsekuensi.

Menurutnya, yang bermasalah jika, jumlahnya ditetapkan dan waktu membayarkanya juga ditetapkan. Selain itu ada konsekuensi jika tidak memberikan sumbangan. Maka itu disebut pungutan. “Kalau pungutan itu tidak boleh yang boleh sumbangan,” katanya.

Pengaturan sumbangan tersebut ada dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Kepala Dinas Pendidkan Provinsi Kalimantan Selatan, Yusuf Effendi, menegaskan bantuan komite diperbolehkan.

Baca: Wanita Asal Banjarmasin Mengadu Pada Hotman Paris Putrinya Disekap 6 Bulan dan Dijaga Oknum Brimob

Baca: 328 Formasi CPNS di Pemprov Kalsel, Terbanyak Formasi Guru Pendidikan 212 Orang

Baca: 45 Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah, Cocok Untuk Whatsapp, Facebook, Twitter

Baca: Jadwal & Live Streaming Supersoccer.tv Portugal vs Italia UEFA Nations League, Tanpa Ronaldo

“Mengacu pada Permendikbud, komite boleh menghimpun dana dari orangtua siswa tapi bukan pungutan melainkan sumbangan,” katanya.

Soal penggunaan anggaran dari komite sekolah, semuanya tergantung kesepakatan antaran sekolah dan komite. Namun, sebelum dilaksanakan harus disetujui oleh Dinas Pendidikan.

“Semuanya harus dibuat rencana anggaran sekolah. Kalau ada defisit anggaran, boleh komite sekolah membantu,” tegasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Banjarmasin Post

8 Pengakuan Tersangka Pembunuhan di Bekasi: Sakit Hati Dibangunkan saat Tidur Pakai Kaki

Berita Populer