Kanal

Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 Ditetapkan

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten HSS H Akhmad Fahmi dan dihadiri Penjabat (Pj) Bupati HSS H Dahnial Kifli. - istimewa/Protokol dan Kehumasan HSS

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), Senin, (10/9).

Penetapan dilakukan saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dengan acara Pembicaraan Tingkat II atas Raperda Kabupaten HSS tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Kegiatan rapat paripurna bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten HSS.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten HSS H Akhmad Fahmi dan dihadiri Penjabat (Pj) Bupati HSS H Dahnial Kifli.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten HSS H Akhmad Fahmi dan dihadiri Penjabat

(Pj) Bupati HSS H Dahnial Kifli. (istimewa/Protokol dan Kehumasan HSS)

Turut hadir Wakil Ketua I DPRD HM Kusasi, Wakil Ketua II DPRD Rodi Maulidi, para pejabat Lingkup Pemerintah Kabupaten HSS dan anggota DPRD Kabupaten HSS.

Dalam kesempatan itu, setiap perwakilan fraksi menyampaikan pendapat akhirnya atas Raperda tentang perubahan APBD TA 2018.

Seluruh fraksi DPRD, menerima dan menyetujui Raperda perubahan APBD ditetapkan menjadi Perda, dan sebagian fraksi memberikan beberapa rekomendasi yang harus diperhatikan pihak Eksekutif.

Di akhir acara, dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan penetapan Raperda

menjadi Perda, oleh pihak Eksekutif maupun Legisatif. (istimewa/Protokol dan Kehumasan

HSS)


Di akhir acara, dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan penetapan Raperda menjadi Perda, oleh pihak Eksekutif maupun Legisatif.

Pj Bupati HSS H Dahnial Kifli mengatakan penetapan Peraturan Daerah (Perda) perubahan APBD ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum sekaligus pedoman dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Termasuk dalam rangka terlaksananya program pembangunan yang telah direncanakan. Tanpa adanya sumber pembiayaan, tentunya kegiatan kita akan sulit untuk dilaksanakan,” katanya.

Dahnial menegaskan bahwa dengan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan APBD menjadi Perda, juga menunjukan pola kemitraan yang telah dibina selama ini, berlangsung dengan baik.

Sehingga tanggung jawab pemerintahan yang ada dipundak Eksekutif dan Legislatif, dapat dilaksanakan secara bersama-sama, Eksekutif sebagai pelaksana dan Legislatif sebagai patner kerja dalam melaksanakan pembangunan.

"Kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten HSS di semua tingkatan, mari kita terus berpacu dalam mengupayakan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Bumi Antaludin," pesan PJ Bupati HSS.

Kinerja yang dilakukan tentunya sesuai dengan konsep pemerintahan yang melayani, dengan tetap mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami menyadari sepenuhnya, bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak dapat terwujud hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja, tetapi diperlukan kerja bersama DPRD dan seluruh komponen masyarakat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah beserta semua jajaran Instansi Vertikal yang ada di daerah,” bebernya.

Ketua DPRD HSS H Akhmad Fahmi mengatakan pihaknya akan terus berupaya ikut mendukung program pembangunan di Kabupaten HSS.

"Sebagai mitra dari Pemkab HSS, kita akan terus jalin komunikasi dan kemitraan dengan sebaik mungkin. Sehingga program pembangunan di HSS terus bisa berjalan dengan baik dan maksimal," katanya. (AOL/*)

Penulis: Aprianto
Editor: Edinayanti
Sumber: Banjarmasin Post

Satu Keluarga di Bekasi Tewas, Tetangga Dengar Korban Telepon Bahas Uang dan Mobil dengan Nada Keras

Berita Populer