Kanal

Soal Prostitusi di Banjarbaru ini Pandangan Akademisi ULM Daddy Fahmanadie

pengamat Hukum Pidana FH ULM Daddy Fahmanadie. - istimewa

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Soal prostitusi, khususnya di Banjarbaru berikut analisa dari Akademisi FH ULM, pengamat Hukum Pidana FH ULM Daddy Fahmanadie.

Menurutnya, Pada asfek sosiologi hukum, bertentangan dengan pandangan masyarakat, aspek spiritual dan kemudian paradigma pendekatan humanis dapat meminimalisasi perbuatan itu selain pengawasan yang baik serta penegakan hukum.

Dia mengatakan, secara umum prostitusi perbuatannya melanggar norma kesusilaan dan kesopanan di masyarakat ini jelas bahkan budaya kita tidak bisa menerima perilaku atau perbuatan demikian, namun dalam kondisi tertentu ketika culturenya berbeda sebagai perbandingan ada saja prostitusi sebagai bentuk yang dilegalkan dan itu sah-sah saja.

Baca: Mesranya Asmara Priyanka Chopra dan Nick Jonas, Nick Ungkapkan Kisah Awal Pertemuan Mereka

"Dengan tujuan yang berbeda tetapi esensinya sama yaitu meminmalisir risiko atau dampak dari perbuatan ini, dalam hal terpisah di negara kita nyatanya agak berbeda memang karena culture kita bahkan ideologi kita yang menganut negara hukum, dalam kasus prostitusi di Banjarbaru cukup fenomenal, pemerintah kota sudah maksimal menanggulangi masalah ini, Banjarbaru sebagai kota yang berkarakter sesuai visi misi wali kota sebagai kota pendidikan dan budaya," katanya.

Baca: Posting Video Luncinta Luna, Hotman Paris : Jangan Bilang Suamimu Nolak yang Cantik Gini

Selain itulah, dikatakannya Juga agamis, maka wajar kalau prostitusi tidak dterima di masyarakat bahkan dalam bentuk peraturan daerah sudah ada, persoalan itu muncul lagi kadang-kadang ada dan tidak.

"Saya pikir ini tidak terhindarkan dalam situasi sulit ekonomi saat ini dan sulitnya mencari pekerjaan maka hal itu bisa saja kembali menjadi pilihan kembali bagi PSK. Meski harus berhadapan dengan ancaman hukuman."

Baca: Jadwal Puasa di Bulan Muharram, Ini Lafadz Niat Puasa Asyura, Tasuah dan Ayyamul Bidh

Terkait sanksi atau hukuman ini karena dalam perda yang diatur hanya persoalan yang menjadi pelanggaran bukan kejahatan di sini dilematisnya kalau konstruksinya nanti sudah diatur dalam KUH Pidana mungkinbaru bisa dijerat dengan UU pidana, tetapi ini juga belum tahu karena KUHP dan pasal tentang perzinahan saja masih menimbulkan polemik.

"Harapan saya ya kembali lagi kepada para pihak terkait untuk terutama rekanan atau mitra dari pemerintah kota yang bisa membantu untuk menjembatani solusi terhadap permasalahan ini. Kalau dari sisi regulasinya sudah bagus ada perdanya meskipun secara UU kita belum ada normatifnya," kata dia.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)

Penulis: Nia Kurniawan
Editor: Edinayanti
Sumber: Banjarmasin Post

Viral Reaksi Ketum PSSI Edy Rahmayadi Menutup Wawancara Sepihak, soal Insiden Tewasnya The Jak Mania

Berita Populer