Kanal

Hasil Mediasi Belum Dijalankan Wali Kota Ibnu Sina, Sekda Nonaktif Hamli Berencana Lapor Presiden

Sekda Banjarmasin Non Aktif Hamli Kursani Melapor Ombmudman Kalsel - banjarmasinpost.co.id/edi nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sekda non aktif Kota Banjarmasin, Hamli Kursani berniat melaporkan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina kepada Presiden RI terkait tak dilaksanakannya hasil mediasi Ombudsman RI antara Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina dengan Sekda non aktif Kota Banjarmasin, Hamli Kursani.

Sudah lebih dari satu bulan dari kedatangan Ombudsman RI ke Balai Kota Banjarmasin untuk bertemu Wali Kota Banjarmasin pada 1 Agustus lalu. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai status Hamli Kursani. Berdasarkan hari kerja Senin sampai Sabtu tidak termasuk libur tanggal merah, seharusnya pengembalian jabatan Hamli Kursani sebagai Sekda Kota Banjarmasin sudah dilakukan.

Sebab, Senin (10/9) merupakan batas waktu yang diberikan Ombudsman RI kepada Ibnu Sina.

Mediasi pada 1 Agustus lalu merupakan tindaklanjut daro laporan hasil akhir pemeriksaan (LAHP) oleh Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan dengan nomor 0022/LM/IV/2018/BJM untuk kasus pembebastugasan, Hamli Kursani dari jabatan Sekdako Banjarmasin.

Baca: Link Live Streaming UEFA Nations League Spanyol Vs Kroasia dan Islandia Vs Belgia Malam Ini

Baca: Muhammad Riyansyah - Mutiara Hikmat Terpilih Sebagai Nanang Galuh Banjarbaru 2018, Ini Targetnya

Baca: Kisi-Kisi Soal CPNS Resmi Dari BKN, Jelang Pendaftaran CPNS 2018 Klik di Sini

Baca: Link Live Streaming Inggris vs Swiss Uefa Nations League - Siaran Langsung My Supersoccer.tv

Hasilnya, dalam surat mediasi yang ditandatangani kedua belah pihak antara Ibnu Sina dan Hamli Kursani serta Ombudsman RI Ninik Rahayu, menghasilkan kesepakatan, pelapor (Hamli Kursani, red) bersedia menyampaikan permintaan maaf secara personal kepada terlaporc(Ibnu Sina, red) terhadal hal-hal yang menjadi permasalahan diantara keduanya. Pelapor berkomitmen akan menjaga marwah, harkat, dan martabat terlapor. Terlapor menyetujui untuk mengembalikan tugas dan jabatan pelapor sebagai Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin seiring dengan telah selesainya proses pemeriksaan, serta pelapor berkomitmen akan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Pelapor bersedia tidak mempermasalahkan terkait laporan ini dikemudian hari. Pelapor dan terlapor akan bersikap untuk dapat saling menghargai dan bekerjasama guna mencapai tujuan tata kerja pemerintahan yang baik dalam situasi yang kondusif. Terlapor akan menyampaikan hasil tindak lanjut pokok-pokok rumusan hasil mediasi pada poin-poin di atas kepada Ombudsman RI.

Hamli Kursani mengaku akan melaporkan ke presiden. Menurutnya perjanjian tertulis ini disaksikan lembaga negara, namun tidak dilaksanakan. "Apa ini dpt dikatakan wali kota ingkar janji," retoris Hamli.

Ia pun menunggu pemberitahuan pengembalian jabatannya hingga siang kemarin. Hasilnya, Hamli harus lebih bersabar lagi. Informasi terkait pengembalian jabatannya tak kunjung dilakukan.

"Apakah patut seorang wali kota mengkhianati perjanjian tertulis. Tertulis saja diingkari apalagi tidak tertulis," cetusnya.

Ombudsman RI Kalsel memita keterangan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, terkait penonaktifkan Sekda Hamli Kursani dengan tuduhan pelanggaran interdispliner, Sabtu (28/4/18) lalu. (Banjarmasinpost.co.id/Edi Nugroho)

Sebenarnya jabatan Hamli Kursani sudah genap dua tahun pada 29 Agustus lalu.

Pembebastugasan Hamli ini, berdasarkan surat dengan nomor 880/002-KUM.DIS/BKD, DIKLAT/2018 pada 10 April lalu. Artinya, sejak dibebastugaskan dari tanggung jawabnya, sudah hampir lima bulan Hamli tak menjalankan tugas sekda di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Halaman
12
Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Banjarmasin Post

Ditemukan Tewas di Sawah, Mahasiswi Aceh Ternyata Dibunuh Pacar karena Alasan Ini

Berita Populer