Kanal

Nasib Sekdako Nonaktif Hamli Tergantung Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan, Ini Hasil MPPHDP

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarmasin, Hamli Kursani, yang dinonaktifkan Wali Kota Ibnu Sina, saat memberikan keterangan pers, Senin (16//4/18) di ruang pers room Pemko Banjarmasin. - BANJARMASINOPST.co.id/edi nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Nasib Hamli sebagai Sekda Kota Banjarmasin berada di tangan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbrin Noor. Sebab, dari hasil sidang Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri (MPPHDP), menyatakan Hamli Kursani bersalah.

Kepala Inspektorat Kota Banjarmasin, James Fudhoil Yamin, menjelaskan jika dalam MPPHDP yang digelar sebanyak dua kali sepakat dengan temuan inspektorat dan menyatakan Hamli Kursani melakukan indisplin berat.

Dijelaskannya, berdasarkan Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berhak memberikan hukuman penjatuhan disiplin bagi Hamli Kursani hanya gubernur.

Sedangkan dalam PP 53 Tahun 2010 pada pasal 19 huruf b berbunyi Gubernur selaku wakil Pemerintah menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS Daerah Kabupaten/Kota dari provinsi lain yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Kabupaten/Kota di provinsinya yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c.

Baca: Hasil Mediasi Belum Dijalankan Wali Kota Ibnu Sina, Sekda Nonaktif Hamli Berencana Lapor Presiden

Baca: Komentar Melaney Ricardo Soal Kabar Luna Maya Putus Dengan Reino Barack

Baca: Hasil Borneo FC vs Persija Jakarta Liga 1 2018, Skor Kacamata di Babak Pertama

Dalam pasal 7 ayat (4) huruf b dan c berisi tentang pemindahanan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah atau pembebasan jabatan.

Menurutnya, Ibnu Sina hanya bersepakat mempelajari hasil mediasi bukan bersepakat mengembalikan jabatan Hamli Kursani. “Wali Kota hanya berkomitmen mempelajari, bukan mengembalikan. Hanya mempelajari rekomendasi. Ya sudah karena mempelajari ya pelajari,” jelasnya.

Dijelaskannya, persoalan Hamli sudah bergulir ke Gubernur. Hasilnya? Tunggu keputusan gubernur.

Hamli Kursani yang awalnya vokal menyuarakan haknya berdasarkan kesepakatan mediasi bersama Ombudsman RI Ninik Rahayu pada 1 Agustus lalu, kemarin (12/9) memilih menghindar dari media. Bahkan, usai bertemu Ibnu Sina di ruang kerja wali kota selama dua jam, Hamli memilih ngacir ketimbang memberikan komentar terkait statusnya.

Padahal, selelumnya, Hamli berniat melaporkan, Ibnu Sina kepada Presiden RI terkait dilanggarnya hasil mediasi Ombudsman RI antara Ibnu Sina dengan dirinya.

Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina yang ditanya di Balai Kota Banjarmasin juga memilih bungkam. “Soal itu nanti dulu,” ujarnya singkat.

Baca: Pihak Maskapai Mulai Waswas Penerbangan Terganggu Kabut Asap Kebakaran Lahan

Baca: Lomba Dalmas Tingkat Polda Kalsel di Wilayah Pesisir, Nilai Tertinggi Diraih Peserta Ini

Baca: Hasil Bhayangkara FC Vs Perseru Liga 1 2018 :Juara Bertahan Gagal Cetak Gol, Skor Babak Pertama 0-0

Sekadar diketahui, mediasi pada 1 Agustus lalu merupakan tindaklanjut dari laporan hasil akhir pemeriksaan (LAHP) oleh Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan dengan nomor 0022/LM/IV/2018/BJM untuk kasus pembebastugasan, Hamli Kursani dari jabatan Sekdako Banjarmasin, menghasilkan kesepakatan, pelapor (Hamli Kursani, red) bersedia menyampaikan permintaan maaf secara personal kepada terlaporc(Ibnu Sina, red) terhadal hal-hal yang menjadi permasalahan diantara keduanya. Pelapor berkomitmen akan menjaga marwah, harkat, dan martabat terlapor.

Terlapor menyetujui untuk mengembalikan tugas dan jabatan pelapor sebagai Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin seiring dengan telah selesainya proses pemeriksaan, serta pelapor berkomitmen akan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Pelapor bersedia tidak mempermasalahkan terkait laporan ini dikemudian hari.

Pelapor dan terlapor akan bersikap untuk dapat saling menghargai dan bekerjasama guna mencapai tujuan tata kerja pemerintahan yang baik dalam situasi yang kondusif. Terlapor akan menyampaikan hasil tindak lanjut pokok-pokok rumusan hasil mediasi pada poin-poin di atas kepada Ombudsman RI.

Sebenarnya jabatan Hamli Kursani sebagai sekda sudah genap dua tahun pada 29 Agustus lalu. Namun, berdasarkan surat dengan nomor 880/002-KUM.DIS/BKD, DIKLAT/2018 pada 10 April lalu Hamli dibebas tugaskan dari jabatannya selama lima bulan. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Banjarmasin Post

Pengakuan Wanita Penabrak Anggota Polisi usai Terobos Rombongan Presiden Jokowi

Berita Populer