Ini Kota Industri Dengan Pekerjanya Khusus Kaum Hawa

BANJARMASINPOST.CO.ID, RIYADH - Arab Saudi tengah membangun sebuah kota industri khusus untuk kaum perempuan pekerja. Kota itu dibangun di Provinsi Hofuf dan direncanakan akan menjadi kota pertama dari sejumlah kota perempuan yang akan didirikan di kerajaan itu.

Tujuan pembangunan kota itu adalah memberi ruang bagi kaum perempuan untuk bekerja dan meraih kemandirian finansial yang lebih besar, tetapi tetap dengan segregasi (pemisahan) gender.

Sejumlah proposal telah diajukan untuk empat kota industri yang khusus untuk para perempuan yang menjadi pengusaha, pemimpin industri, dan karyawan.

Dengan penerapan hukum Islam yang ketat, pemisahan gender terjadi di Arab Saudi. Sementara itu, tenaga kerja perempuan di Arab Saudi mencapai 15 persen, dan hampir semuanya bekerja di tempat-tempat khusus perempuan. Meskipun demikian, tempat kerja yang menerima karyawan perempuan dan lelaki terus bertambah, meskipun jumlahnya makin sedikit.

Otoritas Properti Industri Saudi (Modon), yang membangun kota perempuan di Hofuf, mengatakan, pihaknya berharap kota itu dibuka tahun depan. Rencana itu sudah mendapat persetujuan dari kerajaan.

Kota industri itu didesain "untuk perempuan pekerja dalam lingkungan dan kondisi pekerjaan yang sesuai privasi perempuan, yang sejalan dengan panduan dan tatacara Islam", kata Modon dalam pernyataannya.

"Saya yakin kaum perempuan bisa menunjukkan efisiensi mereka dalam banyak aspek dan mencerahkan dunia industri yang terbaik sesuai kepentingan, sifat, dan kemampuan mereka," kata Saleh al-Rashid, Deputi Direktur Jenderal Modon, kepada Guardian.

Menurut harian bisnis Al Eqtisadiah, proposal proyek kota perempuan itu diajukan oleh sekelompok perempuan pebisnis Saudi. Surat kabar itu mengutip salah satu pencetus idenya, Hussa al-Aun, "Kota industri yang baru ini seharusnya memiliki pusat pelatihan khusus untuk membantu kaum perempuan mengembangkan talenta dan melatih mereka menjadi pekerja di pabrik-pabrik. Ini penting untuk memangkas tingkat pengangguran di antara para perempuan sarjana."

Kerajaan kaya minyak itu merupakan salah satu negara dengan kesenjangan terlebar antara perempuan pekerja dengan kaum laki-laki, yakni 23 persen, menurut jajak pendapat Gallup, seperti dilaporkan arabianbusiness.com.

Semakin banyak jumlah perusahaan yang berpendapat bahwa perempuan harus lajang untuk menjadi karyawan—yang melanggar undang-undang ketenagakerjaan Saudi, sejumlah laporan menyebut.

"Sejumlah perusahaan swasta menetapkan persyaratan untuk rekrutmen bahwa perempuan harus masih lajang atau tidak hamil jika sudah menikah," kata Hatab al-Nazi, juru bicara kementerian tenaga kerja, kepada Arab News. "Peraturan itu melanggar undang-undang yang ditetapkan kementerian.

Selama ini Arab Saudi sering mendapat kritik dari kelompok-kelompok hak asasi manusia soal diskriminasi terhadap perempuan.

Namun, dalam beberapa waktu lalu Raja Abdullah sudah melonggarkan aturan soal pemisahan gender yang sangat ketat. Pada September 2011, Raja mengumumkan bahwa perempuan boleh menggunakan hak pilih pada pemilu lokal 2015 dan pada pemilu majelis konsultatif.

Pada awal 2012, pemerintah menetapkan undang-undang yang membolehkan perempuan Saudi bekerja di toko pakaian dalam dan kosmetik, menyusul kampanye dari Reem Asaad, seorang aktivis hak perempuan. Sebelumnya, kaum perempuan yang membeli pakaian dalam yang dilayani lelaki pramuniaga. Rencananya, pada akhir tahun ini perempuan akan menggantikan lelaki di toko-toko yang menjual abaya.

Jajak pendapat oleh YouGov dan Bayt.com dengan responden perempuan pekerja Saudi menunjukkan, 65 persen perempuan menginginkan kemandirian finansial yang lebih besar melalui karier. Hasil lainnya, perempuan berusia di bawah 25 tahun juga ingin menggunakan kualifikasi pendidikan mereka.