Pertahanan Wilayah Laut Indonesia Lemah

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pertahanan wilayah laut Indonesia sangat lemah, membuat manusia perahu mudah masuk ke Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya.

“Saya mendapat informasi dari imigran gelap, bahwa mereka bisa jamin seratus persen dapat masuk ke Indonesia, kalaupun mati, itu hanya karena dihantam ombak besar, kapal karam,” kata Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin saat menjelaskan salah satu kelemahan pertahanan sekaligus bedah buku tulisannya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kamis (7/11).

Menurut Hasanuddin, untuk pertahanan laut ini, ada 13 instansi yang berwenang, yaitu TNI AL, Polri, PPNS Perhubungan (KPLP), PPNS Bea Cukai, PPNS Imigrasi, PPNS Kehutanan (PKA), PPNS Diknas, PPNS Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan PPNS Lingkungan Hidup.

“Semua itu terjadi tumpang tindih wewenang dalam hal pengamanan laut. Dari berbagai ancaman yang muncul pertanyaan keseriusan pemerintah dalam hal menerapkan kebijakan terintegrasi di keamanan ini,” ucap Hasanuddin.

Kelemahan pertahanan lainnya di perbatasan antarnegara seperti Malaysia yang jika tidak hati-hati akan ada lagi pencaplokan pulau dari Indonesia yang diakui oleh negara ini.

“Soal patok batas saja, bisa hilang dan malah merambat masuk ke wilayah Indonesia,” katanya.

Soal lainnya, dia juga menjelaskan model ancaman modernisasi dan globalisasi seperti tindak kejahatan pencucian uang, perdagangan ilegal obat bius juga perdagangan senjata api ilegal.

“Respon persoalan inimelahirkan peta baru pertarungan politik global serta telah menjadi gejala restrukturisasi sistem politik dan keamanan dibanyak negara. Indonesia juga harus bersiap untuk menghadapi model ancaman ini,” tegasnya.