Batibati Terancam Sanksi

PELAIHARI, BPOST - Selama Rabiatul Fitriah menjabat sebagai bendahara UPK (Unit Pengelola Kegiatan) PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Batibati, ternyata sudah banyak harta dan benda yang dibelinya.

Tercatat, dia sudah membeli tanah, rumah, perhiasan, perabotan elektronik, hingga kendaraan roda dua dan roda empat. Selain itu juga untuk jalan-jalan ke Jawa.

Berdasarkan data dari tim penyidik Polres Tala, semenjak 2011-2013 dana yang diduga berasal dari dana PNPM Mandiri yang pernah dipergunakan untuk keperluan pribadi tersangka ada sebesar Rp 174.000.000.

Sejak kasusnya mencuat beberapa bulan lalu, warga Jalan Nusa Indah RT 2/1 Kecamatan Batibati itu tidak tampak lagi di lingkungan tempat tinggalnya.

Kades Nusa Indah, Suparman, membenarkan Rabiatul kini tidak tampak lagi di rumahnya. “Rumahnya selalu terkunci rapat. Bahkan nomor ponsel yang biasanya aktif dan sering dipergunakannya, tidak bisa lagi dihubungi. Tidak pernah lagi terlihat,” kata Suparman.

Disinggung dengan sikap warganya itu, diakui Suparman mengakui kalau orangnya supel dan mudah bergaul. “Orangnya cerdas dan intelek. Sebelum terjadi permasalah, dirinya selalu yang di depan saat penyampaikan kegiatan terkait PNPM Mandiri,” tambahnya.

Kasat Reskrim Polres Tala, Akp Arief Prasetya, mengatakan dalam waktu dekat semua aset milik tersangka bakal disita. Termasuk menahan tersangka.

“Untuk barang aset dalam sepekan ini sudah dilakukan penyitaan. Sementara untuk penahanan kemungkinan awal Februari 2014 ini,” kata Arief, Senin, (20/1).

Dari 16 kelompok yang sudah dinyatakan fiktif, tim penyidik tipikor Polres Tala kembali menemukan dua kelompok SPP yang ditengarai juga fiktif.

“Kita masih melakukan pendalaman kasus ini. Sedikitnya ada 30 saksi yang kita mintai keterangan. Memang saat ini baru ada satu tersangka yang kita tetapkan. Namun tidak menutup kemungkinan ada tersangka lainnya,” tambahnya.

Kapolres Tala, AKBP Midi Siswoko, mengatakan adanya temuan itu makin memacu mereka melakukan penyelidikan kepada UPK lainnya. “Kecamatan lain nantinya juga akan kita telisik,” katanya.

Bupati Tala, Bambang Alamsyah, mengaku terkejut oleh dugaan korupsi di PNPM Mandiri Batibati ini. “Niat dari pusat sangatlah baik. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun ada oknum yang berbuat salah,” katanya.

Tapi dia meminta masyarakat jangan patah semangat, karena mereka akan lebih ketat melakukan pengawasan. Diakuinya, PNPM Mandiri sendiri sangat banyak manfaatnya.

Adanya dugaan korupsi dana PNPM sebesar Rp 1 miliar ini membuat Kecamatan Batibati terancam tidak lagi mendapatkan program tersebut di 2014 ini.

“Mencuatnya kasus itu, maka Kecamatan Batibati mendapat sanksi program. Pemkabnya diminta mengembalikan. Kalau tidak bisa, ke depan tidak lagi dapat program PNPM,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kalsel, Gusti Syahyar.

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengumpulkan Unit Pengelola Kegiatan di 104 Kecamatan se Kalsel, tidak termasuk Banjarmasin, Banjarbaru dan Tabalong. Setiap UPK terdapat seorang ketua, sekretaris dan bendahara.

BPMPD Kalsel mengumpulkan pejabat UPK untuk menyamakan persepsi dan jangan sampai apa yang terjadi di Batibati terulang di UPK lain.

“Saat rekruitmen fasilitator kecamatan sudah kami wanti-wanti, sekecil apapun persoalan dapat diminimalisasi. Karena PNPM ini menyangkut kepercayaan pemerintah pusat dan dimonitor Bank Dunia,” jelasnya. (ryn/has)