Warga Tak Ingin Dana Disetop

Tersangka PNPM Masih ‘Hilang’

Banyak hal positif yang bisa diperoleh dari kucuran dana sharing APBN dan APBD itu. Mulai dari adanya bangunan fisik

Tersangka PNPM Masih ‘Hilang’
lensaindonesia.com
Ilustrasi korupsi PNPM 

PELAIHARI, BPOST - Kasus dugaan korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang berujung terancamnya Kecamatan Batibati tidak lagi mendapatkan dana tersebut, membuat warga setempat resah. Mereka berharap dana itu tetap digulirkan karena banyak manfaatnya.

Menurut Kepala Desa Banuaraya, Hasnan, banyak hal positif yang bisa diperoleh dari kucuran dana sharing APBN dan APBD itu. Mulai dari adanya bangunan fisik hingga permodalan bagi masyarakat.

“Kami sangat program PNPM Mandiri tetap berjalan. Sangat terasa manfaatnya, terutama  warga yang memerlukan modal untuk berjualan. Kesalahan satu orang jangan sampai merugikan  banyak orang,” kata dia, Selasa (21/1).

Kepala Desa Batibati Mulyadi berharap serupa. “Orang yang sudah dinyatakan bersalah lebih baik diganti yang  lebih baik,” katanya.

Seperti diwartakan BPost, Polres Tala mengungkap kasus dugaan korupsi dana SPP (simpan pinjam perempuan) PNPM Mandiri di Batibati. Tersangkanya adalah Rabiatul Fitriah yang kabarnya menjabat bendahara UPK PNPM Mandiri Batibati.

Hingga kemarin, dia belum diketahui keberadannya. Rumahnya kosong dan tidak bisa dihubungi.

Menyikapi kasus itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kalsel, Gusti Syahyar mengatakan Pemkab Tala harus bisa mengembalikan dana itu, Jika tidak, sanksi akan dijatuhkan seperti tidak ada lagi program PNPM Mandiri di Batibati. Apabila itu terjadi  dana bantuan pun akan terhenti.

Agar sanksi itu tidak terealisasi, Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPMPD Tala H Sahriyanur berharap polisi segera menyelesaikan kasus tersebut. “Kami ingin ada penetapan tersangka, penahanan dan selanjutnya disidangkan sehingga permasalahan ini cepat selesai. Sejauh ini belum ada informasi program di Batibati dihentikan. Kami berharap itu tidak terjadi. Yang bersalah oknumnya, bukan lembaga pelaksana program,” katanya.

Sementara Kasat Reskrim Polres Tala AKP Arief Prasetya mengatakan memang belum dilakukan penahanan. Saat ini penyidik dalam proses melengkapi saksi dan alat bukti.

“Dia juga semula hanya saksi dan beberapa kali kami mintai keterangan. Selanjutnya dia terindikasi sebagai tersangka setelah alat bukti dan keterangan dari saksi lainnya mengarah kepadanya,” kata Arief.

Mangapa tidak langsung ditahan? “Kami harus melengkapi alat bukti dulu, termasuk dalam waktu dekat menyita aset-aset yang dimilki tersangka,” tegas dia.

Sejak 2008 hingga 2013 Batibati menerima bantuan dengan total dana Rp 6.800.000.000. Dari jumlah dana itu dipergunakan untuk kegiatan bidang simpan pinjam perempuan (SPP) sebesar Rp 1.413.800.000.

Sisanya untuk kegiatan Non SPP dengan kegiatan mengacu pada petunjuk teknis operasional (PTO). Kegiatan ini mulai dilakukan dari 2009 hingga 2013 dengan menggulirkan dana SPP yang ditunjukkan kepada kelompok sesuai PTO.

Dana yang digulirkan berasal dari pengembalian dari hasil SPP regular dan bunga. Akan tetapi dalam pengelolaan dana SPP perguliran di UPK Batibati telah terjadii penyimpangan. Penyimpangan dan penyelewangan tersebut terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp 1.033.583.332. Modusnya, melaporkan setidaknya 16 kelompok fiktif sebagai penerima bantuan. (ryn)

Penulis: Aprianto
Editor: Halmien
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved