Putusan MK Dinilai Janggal

majelis Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilu serentak baru bisa diadakan pada 2019.

Putusan MK Dinilai Janggal
kompasiana
Gedung MK 

BANJARMASINPOST.CO.ID,JAKARTA - Harapan pakar komunikasi politik Universitas Indonesia (UI) Effendi Ghazali dan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra agar pelaksanaan pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres) digelar serentak, terpenuhi. Namun, majelis Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilu serentak baru bisa diadakan pada 2019.

Putusan itu dibacakan Ketua MK, Hamdan Zoelva di Jakarta, Kamis (23/1). Amar putusan itu baru untuk menjawab gugatan Effendi terhadap Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, yang diajukan pada Januari 2013. Meski secara materi sama, putusan gugatan – diajukan belakangan– Yusril belum diketok.

Kecurigaan terhadap putusan itu dilontarkan komisioner Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh. Dia mengatakan putusan itu sudah diketok pada 26 Maret 2013 tetapi baru kemarin disampaikan ke publik. “Wajar kalau rakyat curiga ada judicial corruption di MK, tidak dalam bentuk uang tapi kepentingan,” kata Imam.

Putusan itu diputuskan oleh Mahfud MD, Akil Mochtar, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Anwar Usman. Mahfud dan Sodiki kini telah pensiun dan Akil yang belakangan menjadi Ketua MK ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terkait kasus dugana suap sengketa pemilukada.

“Itu janggalnya. Apa latar belakangnya putusan bisa diperam begitu lama. Apa agar tidak kentara yang memimpin sidang punya kepentingan?” ujar komisioner yang berwenang mengawasi MA (Mahkamah Agung) dan MK itu.

Berdasarkan berkas acara yang dilansir website MK, gugatan diajukan Effendi ke MK pada 10 Januari 2013. Permohonan uji materi itu diperbaiki dalam sidang panel pada 6 dan 20 Februari 2013.

Setelah berkas benar, maka digelarlah sidang pada  pada 14 Maret 2013. Saat itu, ada beberapa yang memberikan kesaksiannya yakni Irmanputra Sidin, Slamet Effendi Yusuf, Didik Supriyanto dan Hamdi Muluk. Pada 26 Maret 2013, digelar sidang kedua yang langsung mengambil putusan. Jadi selang waktunya hanya 12 hari.

Terlepas dari ‘kejanggalan’ itu, Effendi merespons positif putusan itu. Dia mengatakan putusan tersebut merupakan kemenangan rakyat.

“Kami tidak punya kepentingan untuk mencalonkan orang-orang tertentu. Yang penting kan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu atau kepentingan kelompok,” ujar dia.

Mengenai adanya penundaan pembacaan putusan, Effendi juga mengaku menyesalkan. Seandainya langsung dibacakan, pemilu serentak bisa dilakukan pada tahun ini. “Tentu ada pertanyaan dari kami kenapa dilama-lamakan, RPH (rapat pemusyawaratan hakim) sudah selesai pada Maret 2013. Dari sembilan hakim itu, delapan hakim setuju. Jadi ada penundaan delapan bulan,” kata Effendi.

Halaman
12
Tags
putusan mk
Editor: Ahmad Rizky Abdul Gani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved