Tenggelamnya Ideologi Parpol

Tak mesti membayar kontan suara rakyat, balutannya bisa melalui berbagai festival keagamaan dengan hadiah paket umrah, menghaji-kan pimpinan-pimpinan agama di level lokal yang memiliki pengaruh kuat pada ranah masyarakat bawah dan lain-lain.

Semua untuk satu tujuan, memperbesar pengaruh untuk mendulang suara di Pemilu. Alih-alih partai yang mendidik masyarakat agar tak terus bertransaksi politik. Partai justru menjadi biang masalah soal ini, setidaknya membiarkan bahkan mengikuti kehendak publik. Partai seolah tak berdaya menolak kehendak publik yang mesti dibayar kontan.

Ideologi kemudian menjadi simbol semata di AD/ART atau setidaknya di baliho-baliho caleg dari partai. Ideologi yang mestinya membuat partai dan pemilihnya tercerahkan untuk berpolitik secara bermartabat.

Kecenderungan itu tak berhenti pada cara merebut suara rakyat. Regulasi di ranah kepartaian dan pemilu-pun dibuat untuk menyahuti pragmatisme publik yang semakin menjadi.

Ketentuan perihal kampanye misalnya dibuat dengan amat longgar, hingga memungkinkan mereka melakukan berbagai aktivitas untuk melakukan langkah transaksional.

Larangan perihal politik uang dibuat dalam UU, namun terus dilakukan, karena politik uang didesain hanya dilarang pada saat kampanye. Kampanye yang waktu dan katagorinya dibuat sedemikian rupa agar tak mengganggu agenda politik jual beli. Begitu pula soal dana partai misalnya, ada larangan untuk menggunakan Fraksi di DPR/D dan MPR sebagai alat mengumpulkan dana partai, namun aturan ini tak ada sanksinya dalam UU Parpol kita.

Kenyataannya kini semakin menyeruak, kalau beberapa petinggi partai dan Fraksi di DPR/DPRD menggunakan pengaruhnya untuk mengeruk APBN/D guna menambah pundi partai, kelompok dan rekening pribadinya. Wallahu'alam. (*)