Jokowi: Dishub Lakukan Penyimpangan Tender Transjakarta dan BKTB

Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan investigasi proyek pengadaan transjakarta dan bus kota

Jokowi: Dishub Lakukan Penyimpangan Tender Transjakarta dan BKTB
Imanuel Nicolas Manafe/Tribunnews.com
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meluncurkan sekaligus menjajal bus baru TrasnJakarta dari Pinang Ranti hingga ke Pancoran. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA  — Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan investigasi proyek pengadaan transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB). Hasilnya, Dinas Perhubungan DKI terindikasi melakukan penyimpangan tender.

"Yang jelas ada indikasi penyimpangan," ujar Jokowi di Taman Surapati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (2/3/2014) siang.

Laporan Inspektorat tersebut, kata Jokowi, bakal ditindaklanjuti dengan menyerahkan laporan ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut Jokowi, BPKP merupakan institusi yang berhak menyimpulkan penyimpangan tender itu.

"Ya saya tidak bisa menyampaikanlah, yang berhak ngomong itu kan BPKP. Yang nyimpulkan mereka, nanti saja," lanjut Jokowi.

Ia enggan merinci kapan Inspektorat Pemprov DKI Jakarta akan mengirimkan laporan investigasi tersebut kepada BPK. Dia pun kini tengah pikir-pikir untuk menonaktifkan beberapa orang pejabat Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang terlibat tender itu.

Sebelumnya diberitakan, 5 dari 90 bus transjakarta dan 10 dari 18 BKTB, semuanya bus baru, mengalami kerusakan pada beberapa komponennya. Misalnya, banyak komponen berkarat, berjamur, dan beberapa instalasi tampak tidak dibaut. Bahkan, ada bus yang tidak dilengkapi dengan fanbelt mesin dan AC.

Kondisi itu memicu tidak beroperasinya sejumlah unit bus seusai diluncurkan Jokowi beberapa waktu lalu itu. Banyak mesin bus yang cepat panas, mesin sulit dinyalakan, proses kelistrikan sulit karena korosi di kepala aki. Bahkan, ada bus yang tabung apar pendingin mesin tiba-tiba meledak dan persoalan lain.

Usut punya usut, rupanya ditemukan juga kejanggalan dalam proses pengadaan bus. Pihak yang mendatangkan bus, yakni PT San Abadi, bukan pemenang tender. Terungkap bahwa PT San Abadi merupakan subkontrak PT Saptaguna Dayaprima, satu dari lima pemenang tender. Hal ini dipertanyakan mengingat situasi demikian memungkinkan adanya mark up anggaran tender.

Kasus tersebut telah ditangani Inspektorat Pemprov DKI Jakarta. Beberapa pejabat yang terlibat pengadaan bus telah diperiksa, antara lain mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono dan Sekretaris Dinas Perhubungan Drajat Adhyaksa.

Editor: Edinayanti
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved