Jalan Panjang Amerika Menghapus Paranoia terhadap Muslim

BANJARMASINPOST.CO.ID, NEWYORK  — Inilah satu potong cerita sikap paranoid terhadap Muslim di Amerika. Bukan lagi dari orang per orang, melainkan sudah dalam program kerja sebuah institusi negara.

Kepolisian New York (NYPD), Selasa (15/4/2014), mengumumkan telah menonaktifkan satuan khusus dan rahasia yang dibentuk untuk memantau komunitas Muslim di kota itu.

Dibentuk pada 2003, satuan berpakaian preman ini bertugas menguping percakapan dan membangun file rinci tentang lokasi para Muslim makan, berdoa, dan berbelanja.

The New York Times edisi 15 April 2014 berpendapat, pernyataan dari divisi kepolisian terbesar di Amerika tersebut menjadi pertanda pertama bahwa komisaris baru NYPD, William J Bratton, mengakhiri program pemantauan kontroversial dari praktik intelijen yang dikembangkan pendahulunya seusai serangan 11 September 2001.

Selama ini, praktik yang dijalankan NYPD telah menjadi subyek dua gugatan di pengadilan federal, mengundang kecaman dari para pegiat hak sipil, dan bahkan pejabat senior di Biro Investigasi Federal (FBI) menyebut taktik tersebut telah menabur ketidakpercayaan bagi penegakan hukum di komunitas Muslim.

Dikenali dari tatapan

Bagi banyak Muslim di New York, tim khusus yang dikenal sebagai Unit Demografi ini dikenali dari cara mereka melihat Muslim dengan penuh kecurigaan. Para anggota polisi ini memetakan masyarakat di dalam kota ataupun luar kota New York, melacak di mana orang-orang dengan pakaian Islami makan, sekaligus mendokumentasikan percakapan makan siang orang-orang itu.

"Satuan Demografi menciptakan perang psikologis dalam masyarakat," kata Linda Sarsour dari Asosiasi Arab-Amerika di New York. Dokumen-dokumen milik unit tersebut, ujar dia, dengan jelas mencantumkan kehidupan para Muslim.

"Ada kafe tempat saya makan, lokasi tempat saya berdoa dan membeli bahan makanan. Mereka bisa melihat seluruh hidup kami dalam peta itu, dan jiwa masyarakat benar-benar kacau," sebut Sarsour.

Perubahan pendekatan departemen ini terjadi setelah pemerintah federal mempertimbangkan dan mengevaluasi ulang beberapa kebijakan mereka sendiri terkait reaksi atas serangan 11 September 2001.

Unit Demografi merupakan gagasan agen badan intelijen Amerika (CIA), Lawrence Sanchez. Dia turun tangan langsung membidani unit ini meskipun gajinya masih dari CIA. Tujuan program tersebut menurut penggagas dan pelaksananya adalah untuk mengidentifikasi lokasi yang memungkinkan teroris berbaur di masyarakat.

Beranggotakan sekitar 12 orang, tim berpakaian preman ini mencari "hot spot" radikalisasi yang mereka duga dapat memberikan peringatan dini atas kegiatan atau rencana teroris. Pencarian mereka berbasis pada 28 turunan kepentingan.

Setelah menjalankan program tersebut selama bertahun-tahun, polisi mengaku bahwa tak pernah ada hasil yang signifikan. Semenjak Associated Press mengungkap praktik intelijen NYPD atas Muslim di New York, tuntutan untuk menutup program ini pun terus datang dari komunitas Muslim ataupun pegiat hak sipil.

Iktikad merekatkan retakan

Bratton dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa dia berniat menyembuhkan keretakan relasi antara polisi dan masyarakat minoritas yang terpinggirkan oleh beragam kebijakan. Pekan lalu, Bratton pun bertemu dengan para kritikus paling keras di NYPD.

"Ini kali kami bisa bertemu dan nyaman duduk bersama mereka," kata Ahmad Jaber, yang tahun lalu mengundurkan diri dari dewan penasihat Muslim di NYPD sebagai bentuk protes atas taktik pengawasan itu. "Ini rezim baru, dan mereka bersedia duduk bersama masyarakat, mendengarkan keprihatinan warga."

Dalam praktiknya, Unit Demografi ini melakukan pengumpulan data yang meluas. Ada informan menyusup ke komunitas mahasiswa Muslim untuk mencatat nama, nomor telepon, dan alamat mereka. Lalu para agen itu pun menganalisis situs perguruan tinggi dan grup e-mail untuk mengawasi sarjana Muslim ataupun peserta kuliah yang mereka bawakan.

Selama program tersebut, kepolisian pun memberi label untuk masjid sebagai "perusahaan terorisme", yang memungkinkan polisi mengumpulkan nomor pelat kendaraan setiap mobil yang parkir di lingkungan masjid, merekam jemaah yang datang dan pergi, mencatat khotbah, dan lagi-lagi menyusupkan informan yang dilengkapi dengan mikrofon tersembunyi.

Namun, menghapus paranoia atas Muslim di negara yang terluka oleh serangan 11 September 2001 dengan tuduhan kepada segelintir Muslim sebagai pelakunya ini tidaklah mudah. Mantan Komisaris Polisi, Raymond W Kelly, misalnya, berpendapat bahwa program pemantauan itu sah untuk melindungi kotanya dari serangan teroris.

Bulan lalu, pengadilan di New Jersey juga menolak gugatan atas program pengawasan yang serupa dengan praktik di NYPD. Pengadilan ini menyatakan, komunitas Muslim tak dapat membuktikan bahwa mereka mendapatkan kerugian karena program pengawasan itu.

Dua tuntutan lain masih menghadang praktik pengawasan atas Muslim ini. Salah satu gugatan menggunakan preseden—putusan hukum yang dapat menjadi rujukan dalam sistem peradilan Amerika Serikat—terkait kasus hak-hak sipil dalam perkara pengawasan kepolisian terhadap mahasiswa pada era 1960-1970-an.

Martin Stolar, salah satu pengacara penggugat, berpendapat bahwa pengawasan setelah peristiwa 9/11 melanggar peradilan dalam perkara yang dirujuk sebagai preseden itu. Atas rujukan preseden tersebut, hakim belum menentukan sikap.

Investigasi AP

Pada 23 Agustus 2011, AP mulai memunculkan investigasi soal penyusupan dan pengawasan petugas NYPD ke komunitas Muslim yang membuat "peta teroris". AP mengatakan, hasil investigasinya mendapatkan bahwa pengawasan oleh NYPD itu benar-benar karena alasan etnis atau keyakinannya, bukan karena ada tuduhan atau dugaan kejahatan yang sudah lebih dulu ada.

AP pun gamblang mengungkap keterlibatan CIA dalam praktik pengawasan tersebut. Berdasarkan aturan hukum Amerika, CIA dilarang memata-matai warga negara Amerika. Namun, lembaga ini kemudian menjadikan kepolisian sebagai semacam "kaki tangan" mengawasi warga Amerika, yang secara khusus adalah Muslim.

Pada 26 Oktober 2011, AP mengungkapkan bahwa para Muslim yang mengubah namanya untuk terdengar lebih mendekati nama tradisional Amerika, atau sebaliknya orang Amerika yang mengubah namanya dengan mengadopsi nama Arab untuk menunjukkan perubahan keyakinan sebagai Muslim, kerap kali menjadi menjalani penyidikan oleh Unit Demografi, dan nama mereka masuk dalam semacam katalog unit itu, berdasarkan dokumen yang didapatkan AP.

Lalu, pada 22 Februari 2012, AP memublikasikan bahwa demi menyusun daftar nama Muslim tersebut, NYPD memperluas kegiatan mata-matanya hingga ke Newark, New Jersey, berdasarkan dokumen yang diperoleh AP . Dalam dokumen itu jelas dinyatakan tak ada tuduhan awal apa pun untuk Muslim di wilayah ini, tetapi polisi mengumpulkan beragam foto dan data perorangan ataupun bisnis Muslim, serta melabeli 16 masjid sebagai institusi Muslim.

Mengutip kata-kata Stolar seperti dimuat di New York Times, ada satu pertanyaan besar yang menanti setelah satu langkah penonaktifan Unit Demografi NYPD ini. Pertanyaan itu adalah, apakah program ini ditutup hanya untuk berganti nama dan pengawasan terus terjadi, ataukah benar-benar praktik pengawasan menggunakan pola stereotip tersebut sudah benar-benar usai. Kita lihat saja....