Jumat Keramat bagi Pejabat

PENGHUNI Lapas Jambi, Jumat (25/4) lalu, kembali bertambah satu. Ia adalah Mawardi Sabran, Rektor STIE

Jumat Keramat bagi Pejabat
Tribun Jambi

PENGHUNI Lapas Jambi, Jumat (25/4) lalu, kembali bertambah satu. Ia adalah Mawardi Sabran, Rektor STIE Ikabama Kota Jambi yang menjadi terpidana kasus korupsi dana hibah Pemprov Jambi 2008 untuk STIE Ikabama yang kemudian dieksekusi pihak kejaksaan.

Penahanan di hari Jumat, menghangatkan kembali istilah ‘Jumat Keramat’ yang familiar beberapa kurun waktu terakhir, terkait penahanan tersangka/terpidana korupsi di Indonesia, terutama yang tengah ditangani KPK.

Mawardi menambah daftar pejabat/akademisi yang ditahan di LP Jambi, setelah sebelumnya beberapa pejabat sudah duluan ditahan. Sebagian di antaranya masih menjalani persidangan dan yang lainnya sudah divonis dan tengah mengajukan proses banding.

Masih terkait terpidana korupsi, Bupati nonaktif Batanghari Abdul Fattah sepertinya juga harus menerima kabar tidak mengenakkan terkait jabatannya yang sepertinya harus berakhir secara permanen. Pasalnya, Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) mengaku bakal menyurati Menteri Dalam Negeri terkait persoalan ini.

Meski demikian, HBA menyatakan bahwa usulan pemberhentian tersebut setelah eksekusi terhadap Abdul Fattah dilakukan. Barulah kemudian wakil bupati, Sinwan yang sekarang ini sebagai Pelaksana Tugas Bupati menjadi bupati definitif. Fattah pun sudah menyatakan siap untuk menjalani hukuman kurungan tersebut.

Masih di hari Jumat kemarin, Mantan Presiden PKS pun harus kembali menelan pil pahit karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat vonis terhadapnya dalam perkara pemberian suap untuk pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan tindak pidana pencucian uang.

Tiga peristiwa hukum yang tentunya cukup menjadi perhatian bagi masyarakat Jambi. Di satu sisi, tiga peristiwa itu menjadi informasi yang menggembirakan sekaligus memilukan. Disebut menggembirakan karena ketidakpercayaan publik pada penegak hukum selama ini, satu persatu terjawab sudah.

Anggapan hukum bisa dibeli secara pelan-pelan mulai terbantahkan. Apalagi anggapan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas tidak lagi sepenuhnya benar, karena makin banyaknya pejabat/pengambil kebijakan satu per satu menerima sanksi akibat melanggar hukum dengan memperkaya diri berbungkus tindak korupsi.

Disebut memilukan, karena di luar dugaan orang-orang yang selama ini dipercayakan menjalankan amanah pemerintahan ternyata telah mengkhianati kepercayaan itu. Kesenjangan yang dirasakan selama ini, bagi masyarakat sebenarnya belum terbayarkan hanya dengan dihukumnya pelaku, sementara imbasnya kepada publik belum terasa.

Pada akhirnya kita mengharapkan agar aparat penegak hukum tetap pada idealismenya menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Sehingga bisa menjadi shock therapy bagi pejabat yang sekarang mendapat amanah menjalankan roda pemerintahan, sehingga kasus-kasus korupsi bisa terus ditekan.

Dengan semakin berkurangnya kasus korupsi, diharapkan hak-hak masyarakat yang selama ini terkesampingkan ke depannya bisa menjadi prioritas. (*)

Editor: Dheny Irwan Saputra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved