Transisi dan Menunggu

Oleh: Rifqinizamy Karsayuda

Transisi tak sekedar memiliki makna "menunggu" masa jabatan Presiden SBY berakhir, kendati pada pihak lain Jokowi telah ditetapkan KPU dan MK sebagai Presiden terpilih.

Transisi jika tak dilakoni secara baik, bisa mengubah secara signifikan berbagai agenda bangsa. Pada titik lain, boleh jadi di masa transisi titik nadir kehidupan bangsa dapat terjadi.

Masa jabatan Presiden SBY akan berakhir pada 20 Oktober 2014 mendatang. Pada tanggal yang sama Jokowi akan diambil sumpahnya di hadapan MPR. Momentum itu sekilas terlihat sebagai prosesi ketatanegaraan biasa, pergantian satu presiden ke presiden yang lain.

Berakhir dan bermulanya jabatan presiden pada 20 Oktober sendiri dapat memberi efek besar. presiden lama beserta kabinet yang telah memerintah telah memiliki kebijakan yang diformat sepanjang masa anggaran.

Sebagaimana kita ketahui, akhir periode masa anggaran adalah pada bulan desember setiap tahunnya. Masuknya Presiden baru beserta kabinetnya pada bulan oktober mau tidak mau harus menjalankan kebijakan berbasis anggaran yang telah ditetapkan oleh rezim Presiden sebelumnya.

Pada pihak lain, presiden baru datang dengan membawa sejumlah agenda yang ia janjikan di masa kampanye pilpres. Bagi presiden baru, pelbagai janji kampanye itu semestinya direalisasikan sesegera mungkin pasca ia dilantik.

Gambaran situasi itulah nampaknya yang disadari oleh SBY dan Jokowi, karenanya mereka berdua bertemu di Bali pekan lalu. Pertemuan ini adalah pertemuan pertama antara presiden yang sedang menjabat dengan presiden terpilih sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Sejarah ketatanegaraan kita memang melukiskan hubungan yang kerap kurang harmonis antara Presiden terdahulu dengan penggantinya.

Transisi dari Sukarno ke Soeharto dilatarbelakangi oleh "kudeta senyap" Soeharto terhadap Sukarno melalui Supersemar di tahun 1965. Transisi Soeharto ke Habibie juga menyisakan keterputusan komunikasi keduanya pasca reformasi 1998.

Sementara transisi dari Habibie ke Gus Dur tak sempat dilakukan, lantaran jeda antara keterpilihan Gus Dur melalui MPR dan pelantikannya kala itu sangat dekat waktunya.

Transisi dari Gus Dur ke Megawati yang dilatar belakangi sidang istimewa MPR kala itu menjadikan transisi tak berjalan mulus. Ketidak mulusan transisi itu juga terjadi pada masa pemerintahan Megawati ke SBY.

Selain terlibat rivalitas perebutan kekuasaan di Pilpres 2004, keduanya sempat bersitegang yang berujung pada pemberhentian SBY sebagai Menko Polhukam kala itu.

Jokowi yang memiliki program unggulan Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar, serta berbagai program lainnya, berkepentingan agar program-program itu segera di jalankan. Kita acapkali mengukur kesuksesan pemimpin baru dalam kurun waktu 100 hari pertama pemerintahannya.

Jika dihitung per-20 Oktober 2014, maka 100 hari pertama Jokowi akan berakhir di pertengahan Pebruari 2015 mendatang. Itu artinya lebih dari separo masa 100 hari awal kepemimpinan Jokowi dilalui di 2014.

Berbagai kebijakan yang akan dijalankan Jokowi hanya mungkin dilaksanakan jika pemerintahan di bawah SBY mau mengakomodasi berbagai kebijakan itu, khususnya di APBN-P 2014 ini.

Salah satu poin yang belum menemukan titik temunya adalah soal subsidi BBM yang berujung pada perlu tidaknya dinaikkannya harga BBM.

Bagi Jokowi pengurangan subsidi BBM memiliki makna masih terbukanya ruang di APBN untuk mengalihkannya bagi pelbagai program-program unggulannya, seperti Indonesia Pintar dan Sehat.     Namun pada pihak lain, SBY tak hendak menaikkan harga BBM. Ia nampaknya ingin mengakhiri masa jabatannya tanpa kritik publik yang berarti.

Tak bertemunya dua bandul kepentingan Presiden SBY dan Presiden Terpilih Jokowi ini, bisa membuat masa transisi ini tak berakhir indah. Kita lihat saja! Wallahu'alam. (*)