PHRI Kota Dilebur ke Provinsi Usai Munas 2010

rapat membicarakan AD/RT saat Munas tahun 2010 di Jakarta bahwa BPC harus digabung dengan BPD provinsi

PHRI Kota Dilebur ke Provinsi Usai Munas 2010
banjarmasinpost.co.id/jumadi
Ketua PHRI BPD Kalsel, Ir H Dodot Wahyuddin, MS

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Berdasarkan aturan  Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Persatuan Hotel dan Restoran (PHRI) Pusat, saat Munas di Jakarta tahun 2010 silam menyebutkan PHRI yang berada di ibukota provinsi harus bergabung dengan PHRI Provinsi.

Adalah PHRI Badan Pimpinan Cabang (BPC) Kota Banjarmasin bergabung ke PHRI Badan Pimpinan Daerah (BPD) Provinsi Kalsel. Rapat pembahasan masalah ini dilaksanakan di Hotel Aquarius, Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, antara Pengurus dan Ketua PHRI BPC Kota Banjarmasin dengan Pengurus dan Ketua PHRI BPD Provinsi Kalsel, Rabu (17/9/2014) sore.

Ketua PHRI BPD Provinsi Kalsel, Ir H Dodot Wahyuddin, MS usai mengelar rapat mengatakan, agenda pertama adalah pengabungan BPC ke BPD. Kepenggurusan BPC, kedudukannya dirangkap oleh BPD. Dikatakannya, rapat membicarakan AD/RT saat Munas tahun 2010 di Jakarta bahwa BPC harus digabung dengan BPD provinsi.

Disebutkannya, keterlambatan ini karena rencara pertemuan selalu gagal dan tertunda. Setiap kali ada rencana pertemuan selalu gagal. Ada beberapa pengurus dari BPC yang tidak hadir.

Berdasarkan AD/RT bagian VI Badan Pimpinan Cabang (BPC) dan pada poin b berbunyi, Badan Pimpinan Cabang yang berkedudukan di ibukota provinsi, kepenggurusannya dirangkap oleh Badan Pimpinan Daerah.

Ketua PHRI BPC Kota Banjarmasin, H Chairuddin Rusli mengatakan dengan adanya pengabungan ini, dirinya tak bisa berbuat apa-apa dan mengaku menerima. Namun anggotanya harus tahu permasalahan ini.

Ditambahkannya,dirinya baru dilantik dan sudah mau melakukan pertemuan dengan anggota dan pengurusnya

Penulis: Jumadi
Editor: Halmien
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved