Pesta Koalisi

DUNIA baru saja disuguhi peristiwa demokrasi yang terbilang akbar, referendum di Skotlandia.

Pesta Koalisi
dokbpost
H Pramono BS

Juga tidak perlu mencari-cari kesalahan pejabat yang pindah partai lalu diupayakan untuk menyingkirkannya. Wiston Churchill dua kali menjabat Perdana Menteri Inggris, pindah partai dari Konservatif ke Liberal tak pernah digoyang-goyang apalagi dipecat. Dia pindah karena berbeda pendapat dengan ketua partainya dan itu sah, pimpinan Konservatif juga tidak marah-marah.

***

Setelah 69 tahun merdeka, Indonesia rasanya juga perlu membuat perbandingan, demokrasi macam apa yang cocok di negeri ini. Semasa Bung Karno ada Demokrasi Terpimpin, asasnya demokrasi tapi prakteknya rakyat tak dilibatkan.

Zaman Orde Baru ada Demokrasi Pancasila, ternyata malah dimanipulasi untuk mempertahankan kedudukan. Pemilu berulang-ulang dengan bahasa demokrasi tapi rakyat tak merasakan kebebasan yang sesungguhnya.

Baru pascareformasi ini rakyat mendapat kebebasan untuk menentukan nasibnya. Pemilu legislatif dilakukan secara langsung,bahkan tidak lagi memilih tanda gambar tapi memilih orang.

Pemilihan presiden dilakukan langsung, pemilihan kepala daerah pun mulai gubernur, bupati dan wali kota juga dilakukan langsung. Rakyat benar-benar mendapatkan haknya untuk bersuara.

Ekses pasti ada, misalnya politik uang. Pilkada pun hampir tidak ada yang tidak berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Yang kalah pasti mengajukan gugatan. Anehnya malah jadi pemenang khususnya saat MK dipimpin Akil Mochtar. Tapi ini bukan salah demokrasinya tapi salah manusia-manusianya yang serakah.

Korupsi yang merajalela bukan hanya monopoli kepala daerah yang butuh bayar utang kampanye, menteri-menteri sampai ketua parpol pun melakukannya. Tidak ada alasan mengganti pilkada langsung menjadi lewat DPRD demi mengurangi korupsi. Wakil rakyat juga canggih dalam urusan korupsi.

Untung Partai Demokrat berbalik arah, berganti mendukung pilkada langsung sehingga dalam voting RUU Pilkada 25 September nanti di atas kertas yang pro pilkada langsung.

Suara mereka akan mengalahkan  Koalisi Merah Putih (Golkar, Gerindra, PAN, PPP, PKS). Koalisi ngotot pilkada lewat DPRD karena di atas kertas akan menguasai kursi kepala daerah. Tapi semua masih bisa berubah.

Ribut politik mulai pilpres sampai sekarang sebenarnya bukan akibat sistem demokrasi atau kecurangan, tapi karena manusianya yang haus akan kekuasaan. Mereka lupa pesta demokrasi itu pestanya rakyat, bukan pestanya koalisi. (*)

Editor: Dheny Irwan Saputra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved