Biasanya karena Lobi

BANJARMASINPOST.CO.ID - KOORDINATOR Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafy bersikukuh tudingan berdasar data yang valid. Dia pun menilai permasalahan dugaan mark up pembangunan gedung baru DPRD Kalsel bukan masalah sepele.

“Bila berkaca dari kasus di Banten, kasusnya juga bermula dari adanya kejanggalan  penyusunan HPS dan penentuan pemenang lelang yang penawarannya justru lebih tinggi dan mahal, maka ini bukan masalah sepele,” tegas Uchok, Selasa (23/8).

Mengenai penghitungan potensi kerugian negara, dia mengatakan bisa dihitung berdasar harga pasar. “Jadi ada dugaan HPS dinaikkan melebihi harga pasar. Hal ini bisa ke arah mark up dan sudah masuk pidana korupsi,” ucapnya.

Uchok mengatakan sudah memantau pelaksanaan lelang yang dilakukan melalui sistem online di berbagai daerah termasuk Kalsel. Hasilnya, hampir tidak ada yang dilakukan secara fair. “Pemenangnya biasa ditentukan setelah dilakukan lobi-lobi,” tegas Uchok.

Berdasar pantauan, proses pembangunan di DPRD Kalsel sudah dimulai dengan menggunakan dua alat berat di halaman belakang. Alat berat itu mengangkat satu per satu tiang beton dan memindahkannya. Sejumlah pekerja memantau pekerjaan itu.

Selengkapnya baca Banjarmasin Post edisi cetak Rabu (24/9/2014) atau klik http://epaper.banjarmasinpost.co.id