Beredar Isu Suap Rp 150 Juta

BANJARMASINPOST.CO.ID,JAKARTA - Rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Pilkada (kini biasa disebut pemilukada) yang berlangsung malam hingga dinihari tadi, memang bergantung pada konsistensi anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD). Suara mereka menjadi penentu tarik-menarik antara kubu pendukung dan penolak pemilukada dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Meskipun Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono secara tegas menyatakan partainya mendukung pemilukada langsung dengan syarat perbaikan, tetapi tidak menjamin seluruh legislatornya di DPR menyepakati. Ada faksi yang justru mendukung pemilukada dikembalikan ke sistem lama, melalui DPRD.

Mantan anggota DPR yang kini menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga menilai kunci dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso adalah FPD. “Kalau mereka nggak (mematuhi sikap partai), ya hasilnya lain. Ada isu mau disogok Rp 150 juta. Sudah sering ada isu seperti itu. Sejak saya di DPR, sering ada isu begitu,” kata dia di Jakarta, Jumat (25/9).

Ahok tidak mau menjelaskan kabar adanya isu politik uang yang berembus pada sidang itu. Yang pasti, mantan ketua DPP Partai Gerindra itu menekankan, seharusnya pemilukada tidak dikembalikan ke mekanisme seperti rezim Orde Baru (Orba).

Selengkapnya baca Metro Banjar edisi cetak Jumat (26/9/2014) atau klik http://epaper.banjarmasinpost.co.id