Seluruh Gubernur akan Dilantik di Jakarta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 167

Seluruh Gubernur akan Dilantik di Jakarta
WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN
Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menerima ucapan selamat dari stafnya setibanya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2014). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 167 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dalam Perpres yang ditandatangani pada 18 November lalu, disebutkan presiden yang bertugas melantik gubernur. Jika Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dilaksanakan oleh Wakil Presiden. Dan jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur  dilaksanakan oleh Menteri (Mendagri, red). Demikian isi pasal 3 Perpres ini.

Pelantikan Gubernur dilaksanakan di Ibu kota Negara, sementara pelantikan untuk Bupati dan Walikota dilaksanakan di Ibuk ota Provinsi.

Pelantikan Gubernur dilaksanakan dengan mengundang pimpinan DPRD Provinsi, dan pelantikan Bupati dan Walikota dilaksanakan dengan mengundang pimpinan DPRD Kabupaten/Kota,h bunyi Pasal 5 Ayat (2) Perpres No. 167/2014 seperti dirilis di laman seskab.

Sedangkan untuk pejabat yang melantik Bupati dan Walikota adalah Gubernur. Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh Wakil Gubernur.

Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan pelantikan Bupati dan Walikota, pelantikan dilaksanakan oleh Menteri (Mendagri, red),h bunyi Pasal 4 Ayat (3) Perpres tersebut.

Dijelaskan, Perpres ini menegaskan, bahwa tata acara pelantikan Gubernur mendasarkan pada protokol kepresidenan. Sementara untuk acara pelantikan Bupati dan Walikota dapat ditambahkan dengan pembacaan Ayat Suci Al-Quran atau seremoni agama tertentu atau nilai kearifan lokal yang dianut dan diyakini oleh Bupati atau Walikota yang dilantik.

Adapun serah terima jabatan untuk Gubernur dilakukan di ibukota Provinsi, dan untuk jabatan Bupati dan Walikota dilakukan di Ibukota Kabupaten/Kota, yang disaksikan oleh Menteri (Mendagri, red) atau pejabat yang ditunjuk.

Editor: Edinayanti
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved