Tradisi Menjamu

BANJARMASINPOST.CO.ID - KEBIJAKAN pemerintah memang menimbulkan pro dan kontra. Tidak ada sosialisasi intens terkait dengan kebijakan yang diputuskan. Misalnya, berlaku satu tahun berikutnya. Inilah yang menjadi kelemahan dari pemerintahan Jokowi (Joko Widodo).

Permasalahan yang muncul di birokrat adalah apa yang direncanakan, sudah dianggarkan sebelum kebijakan pusat menyentuh provinsi atau kabupaten/ kota. Misalnya, sudah menjadi hal lumrah ketika ada pejabat dari pusat yang datang, dijamu di hotel berbintang oleh pemerintah daerah. Tradisi ini sulit diubah, karena penjamuan identik dengan kemewahan. Meski, pejabat di tingkat pusat tidak meminta untuk dilayani seperti ini.

Kebijakan yang diambil juga tanpa pertimbangan dan kajian komprehensif. Hanya pukul rata efisiensi anggaran. Mungkin, kebijakan bisa disiasati dengan pilihan hotel di daerah, agar jangan terlalu tinggi biayanya. Karena bisa menelan anggaran yang cukup besar penggelembungan biaya kegiatan juga diantisipasi. Rapat dua hari, jangan dilaporkan empat hari. Agar tidak membebani anggaran.

Selengkapnya baca Banjarmasin Post edisi cetak Kamis (4/12/2014) atau klik http://epaper.banjarmasinpost.co.id