Pengusaha Jengkel

Perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri sebagai sesama lembaga hukum jangan dibiarkan

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri sebagai sesama lembaga hukum jangan dibiarkan berlarut-larut. Apabila tidak segera diselesaikan, konflik itu makin menegaskan adanya ketidakpastian hukum di negara ini. Dikhawatirkan iklim usaha akan rusak.

Kekhawatiran bernada kejengkelan sekaligus desakan agar pemerintah terutama Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera bertindak tegas itu disuarakan Sekjen Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) Andi Rukman Karumpa di Jakarta, Minggu (25/1).

Menurut Andi, konflik itu juga membuat optimisme investor menjadi rusak. “Banyak perbincangan di antara pengusaha, jika begini terus, iklimnya sepertinya akan mundur lagi,” tegas dia.

Andi mengatakan, dunia usaha awalnya optimistis dengan stabilitas politik di Tanah Air serta proyeksi dan rencana kerja pemerintahan dalam mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur. Gapensi juga melihat banyak terobosan yang telah dibuat pemerintah.

Namun, ‘gesekan’ KPK dan Polri langsung membuat dunia usaha tersentak. Apalagi dalam perkembangan juga merambat ke ranah politik. Padahal, kepastian serta kestabilan hukum dan politik menjadi kunci sukses pencapaian target investasi.

Selengkapnya baca Banjarmasin Post edisi cetak Senin (26/1/2015) atau klik http://epaper.banjarmasinpost.co.id

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved