Catatan Parpol seperti Tukang Sate

Keinginan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang berasal dari PDIP memberikan dana bagi partai politik sebesar

Catatan Parpol seperti Tukang Sate
Indra Akunto/KOMPAS.com
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Keinginan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang berasal dari PDIP memberikan dana bagi partai politik sebesar Rp 1 triliun setiap tahunnya langsung mendapat tanggapan berbagai kalangan. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) dengan tegas menolaknya.

“Kita tahu partai politik belum mempunyai perangkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dari APBN,” ujar Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra, Apung Widadi, Selasa (10/3).

Menurut Apung, perangkat transparansi partai dinilai rendah lantaran bendaharanya kerap hanya berfungsi sebagai kasir. Kalau melakukan pencatatan tidak sesuai standar Permendagri atau akuntan publik. “Pencatatan keuangan parpol masih bersifat tradisional seperti tukang sate,” katanya.

Selain itu dana tersebut bisa digunakan tak sesuai peruntukannya. “Sehingga bukannya meminimalisasi korupsi seperti keinginan mendagri. Anggaran selangit itu tidak akan efektif meminimalisasi korupsi,” ujarnya.

Apung mengatakan niatan Mtjahjo hanya akan menyakitkan rakyat di tengah krisis pangan dan tingginya harga beras. “Dalam APBN 2015 alokasi untuk cadangan beras pemerintah hanya Rp1,5 triliun. Sedang anggaran untuk parpol bisa mencapai Rp10 triliun. Ini menandakan pemerintah lebih berpihak pada elite dibanding kepada rakyatnya,” tandasnya.

Selengkapnya baca Banjarmasin Post edisi cetak Rabu (11/3/2015) atau klik http://epaper.banjarmasinpost.co.id

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved