Supit Serang Menkum HAM

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham, mengapresiasi kerja Badan Reserse Kriminal Polri terkait penetapan dua tersangka dalam laporan dugaan pemalsuan dokumen pada munas di Ancol, Jakarta. Idrus berharap penetapan tersangka tak berhenti sampai kepada dua orang tersebut. “Dua ter_sangka itu kan cuma pelaksananya di lapangan, sutradaranya perlu diungkap, dong,” ujar Idrus, Senin (6/4/2015).

Idrus enggan mengungkap otak pemalsuan yang dimaksudkannya. “Bayangkan saja, dari 270 suara mandat, ada 70 persen palsu. Jadi 130 surat itu palsu. Makanya, harus ditangkap juga sutradaranya,” ujar Idrus seraya meminta penyidik menelusuri aliran dana yang diterima tersangka. Dia mengklaim pelaksana mendapatkan Rp 500 juta sebagai imbalan.

Sementara itu, dalam rapat rapat kerja dengan Komisi III DPR kemarin, Menkum HAM Yasonna Laoly langsung diserang kubu Ical terkait pengakuan pemerintah terhadap kubu Agung.

Ahmadi Noor Supit menyentil putusan Yasonna lebih terkesan politis ketimbang kebijakan yang fair. “Ini serius loh. Dengan putusan Bapak Menkumham, kepengurusan kami di daerah banyak yang dipecat. Tolong pak, putusan itu harus membangun demokrasi yang fair, bukannya jadi catatan yang buat heboh,” kata Supit.

Selengkapnya baca Banjarmasin Post edisi cetak Selasa (7/4/2015) atau klik http://epaper.banjarmasinpost.co.id