Breaking News:

Pilkadal

INDONESIA akan memulai sejarah baru dalam pemilihan kepala daerah yang berlangsung Desember 2015 nanti.

Editor: BPost Online
Pilkadal
dokbpost
H Pramono BS

Oleh: Pramono BS

INDONESIA akan memulai sejarah baru dalam pemilihan kepala daerah yang berlangsung Desember 2015 nanti. Tidak lagi dilakukan per provinsi, kabupaten, atau kota, tetapi serentak.

Memang belum bisa semua karena diutamakan yang masa jabatannya habis, mau habis atau sudah lewat tapi tidak terlalu jauh, total ada tiga gelombang.

Kalau menggunakan tolok ukur lama, bisa dibayangkan riuh dan ramainya Pilkada kali ini. Dulu ada suap bahkan sampai ke Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), ada perilaku beringas sampai anarkistis.

Tapi apa betul sekarang masih seperti itu? Sebab masyarakat kini berada pada titik jenuh menghadapi situasi politik negara yang terus karut marut.

Masyarakat bosan melihat tingkah polah para politisi yang telah mendorong munculnya berbagai dinamika yang menimbulkan suasana gaduh. Yang muncul hanyalah apatisme, sinisme dan masa bodoh bahkan rasa muak.

Menjelang Pilkada serentak, beberapa partai masih bertikai. Ada DPP kembar yaitu DPP Golkar versi Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. PPP juga punya dua, yaitu versi Romahurmuzy dan Djan Faridz. Mereka saling klaim sebagai yang sah.

Agung Laksono dan Aburizal Bakrie berdamai sebatas urusan Pilkada, habis itu bertempur lagi. Sedang Djan Faridz tak mau islah dengan kubu Romahurmuzy. KPU berpegang pada keputusan pemerintah yang mengakui Golkar di bawah Agung Laksono dan PPP di bawah Romahurmuzy. Sebab putusan pengadilan belum berkekuatan tetap.

Lebih membingungkan lagi, undangundang tentang Pilkada yang baru disetujui dan belum pernah ‘dipakai’ diusulkan agar diubah. Siapa lagi yang minta kalau bukan yang lagi bertikai demi meloloskan jago-jagonya. Lantas apa salahnya UU Pilkada sehingga dia yang harus jadi korban pertama dalam Pilkada serentak.

Zaman Soeharto, Pilkada itu pekerjaan gampang. Siapa yang bakal terpilih sudah ditentukan sebelum pemilihan. Karena itu calon-calonnya harus disetujui dulu oleh presiden.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved