Anggota Dewan Senang, Uang Perjalanan Dinas Berubah

uang perjalanan dinas yang ditetapkan PMK, tertinggi Rp 530 ribu, anggota dewan tidak leluasa bekerja

Anggota Dewan Senang, Uang Perjalanan Dinas Berubah
net
ilustrasi 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Adanya aturan Permendagri No 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD yang memungkinkan mengubah besaran uang perjalanan dinas, tidak harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), disambut baik anggota dewan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Yazidie Fauzy mengatakan sebagai anggota dewan berharap mengacu pada kemampuan daerah. Agar sebagai anggota dewan bisa bekerja lebih leluasa ketika melaksanakan tugas di luar daerah.

Ia menjelaskan, uang perjalanan dinas yang ditetapkan PMK, tertinggi Rp 530 ribu, anggota dewan tidak leluasa bekerja. Dicontohkannya, ketika tiba di bandara, menggunakan taksi ke hotel, sudah habis Rp 200 ribu.

Ketika tiba siang hari, digunakan untuk makan siang di hotel. Dari siang, sore, hingga malam hari, menggunakan dana pribadi alias nombok. Menurutnya, hal tersebut membuat anggota dewan dibenturkan dengan kondisi yang serba salah.

"Kalau bisa agar membuat dewan nyaman bekerja, konsentrasi bisa full pada tugas yang dikerjakan," ujarnya.

Penulis: Restudia
Editor: Halmien
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved