Forum Sepakbola Kalimantan Minta Jokowi Copot Imam Nahrawi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sebagai bentuk kekecewaannya empat tim yang terdaftar sebagai peserta di kualifikasi PON Wilayah IV Kalimantan yakni Pra-PON Kalsel, Pra-PON Kalbar, Pra-PON Kaltara dan Pra-PON Kalteng akhirnya bersatu membentuk Forum Sepakbola Kalimantan Menggugat.

Terkait hal itu, perwakilan empat tim peserta kualifikasi PON Wilayah IV Kalimantan yang kemudian bergabung dalam Forum Sepakbola Kalimantan Menggugat ini Senin (5/10/2015) membuat pernyataan sikap dan petisi.

Berikut ini merupakan pernyataan sikap serta petisi yang dibuat oleh Forum Sepakbola Kalimantan Menggugat :

1. Kami kecewa dengan dihentikannya pelaksanaan prakualifikasi PON XIX Wilayah IV Kalimantan yang dilakukan secara mendadak sebelum kick off pertandingan pertama antara Kalbar vs Kaltara dan pertandingan kedua antar Kalsel vs Kalteng.

2. Kami kecewa karena izin yang sudah dikantongi panitia pelaksana dari Polda Kalsel, mendadak dicabut secara lisan dalam waktu dua meni dan putusan secara tertulis beberappa jam kemudian.

3. Pembatalan dan pemberhentian pertandingan babak prakualifikasi PON XIX Wilayah IV Kalimantan sudah sangat merugikan baik materi dan inmaterial. Untuk itu kepada pihak-pihak yang membatalkan pertandingan babak prakualifikasi PON XIX Wilayah IV Kalimantan yakni Menpora dan Tim Transisi agar mengganti kerugian yang dialami oleh tim peserta wilayah Kalimantan.

4. Kepada Menpora dan Tim Transisi agar bisa mempertanggungjawabkan pengambilan sikap atas pencabutan izin secara sepihak kegiatan prakualifikasi PON XIX Wilayah IV Kalimantan.

5. Mendesak KONI Pusat agar menghapuskan sepakbola sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan di PON XIX Jawa Barat.

Petisi Forum Sepakbola Kalimantan Menggugat :
1. Kepada Bapak Presiden RI, agar segera memberhentikan (mencopot) Saudara Imam Nahrawi sebagai Menpora dan mencabut wewenanga tugas Tim Transisi karena sudah merusak nilai-nilai persatuan sepakbola di Kalimantan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Kami meminta Menpora RI mencabut Keputusan Menpora RI Nomor 01307 Tahun 2015 tanggal 17 April 2015 tentang pengenaan sanksi administratif berupa kegiatan keolahragaan PSSI.

3. Meminta pemerintah agar mengembalikan tata kelola sepakbola sesuai dengan regulasi dan sejarah pendiriannya.

4. Pemerintah dalam hal ini Menpora, KONI Pusat, Tim Transisi dan PSSI sudah saatnya mawas diri dan menghentikan berbagai potensi yang bisa menghancurkan sepakbola nasional.

5. Jika petisi ini tidak diindahkan dan ditanggapi oleh pemerintah, kami menyatakan diri untuk menjalankan aksi boikot terhadap penyelenggaraan sepakbola di Tanah Air.(Frans)