Pelobi Jokowi Golkan RAPBN

BANJARMASINPOST.CO.ID - Melalui perdebatan alot, rapat paripurna DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016, senilai Rp 2,095 triliun, sebagai undang undang (UU).

Sebelumnya,sembilan fraksi menyetujui meski dengan sejumlah catatan. Kecuali, Fraksi Partai Gerindra yang menolak.Secara khusus, fraksi partai besutan Prabowo Subianto ini menyoroti anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN).

Upaya lobi langsung dilakukan pemerintah agar seluruh fraksi memberi persetujuan. Ada dua menteri yang diutus Presiden Joko Widodo, yakni Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dan Menkeu Soemantri Brodjonegoro. Secara khusus, keduanya bergantian datang ke ‘Senayan’ untuk menemui pimpinan DPR. Selain itu,juga menemui Prabowo di ‘suatu tempat’.

Tak hanya itu,kabarnya Wapres Jusul Kalla ‘meneleponi’ pula pimpinan partai, terutama yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) agar pembahasan RAPBN 2016 ‘lancar’.

“Kami ngobrol saja. Mereka diutus Presiden untuk bicara, mengklarifikasi beberapa hal. Selanjutnya mereka menyampaikan ke Presiden,” ucap Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, yang berasal dari Gerindra.

Dia membenarkan fokus ‘ngobrol-ngobrol’itu adalah masalah PMN yang merupakan suntikan dana bagi perusahan BUMN (badan usaha milik negara).

PMN ini juga menjadi catatan khusus fraksi lain, termasuk PDIP yang merupakan partainya Jokowi. Mereka mendesak PMN sebesar Rp 40,42 triliun kepada 26 perusahaan itu dihilangkan dari RAPBN karena sangat membebani bahkan merugikan keuangan negara

Selengkapnya baca Banjarmasin Post edisi cetak Sabtu (31/10/2015) atau klik http://epaper.banjarmasinpost.co.id