NEWS ANALYSIS

Pengamat Hukum Unlam Ini Minta Jaminan Pemerintah Terkait Token

Misalnya setiap beli pulsa listrik, pajaknya apa saja, biayanya apa saja, tarifnya berapa dan lainnya.

Pengamat Hukum Unlam Ini Minta Jaminan Pemerintah Terkait Token
www.pln.co.id
Ilustrasi. Instalasi di gardu induk PT PLN. 

M Effendy, Pengamat Hukum Unlam

BANJARMASINPOST.CO.ID - SOAL token listrik ini, PLN sebagai perpanjangan tangan pemerintah harus transparan terkait harga dan lainnya.

Misalnya setiap beli pulsa listrik, pajaknya apa saja, biayanya apa saja, tarifnya berapa dan lainnya.

Yang jadi masalah kadang tak transparan itu.

Jika tidak, jangan salahkan jika dituntut.

Bahkan pelanggan pun bisa menggugat PLN jika tak transparan dalam penetapan harga itu.

Dengan membeli Rp 100 ribu misalnya, apa saja biaya di luar pulsa yang dikenakan.

Itu harus dijelaskan. Terus jaminannya seperti apa.

Anggapan terjadinya praktik mafia listrik di tubuh PLN itu disebabkan aturan pembelian pulsa listrik yang terlalu rumit.

Seperti harus menanggung biaya administrasi yang dikenakan oleh bank, biaya pajak penerangan serta biaya materai untuk pembelian listrik di atas Rp 250 ribu.

Selengkapnya baca Banjarmasin Post edisi cetak Rabu (4/11/2015) atau klik http://epaper.banjarmasinpost.co.id

Penulis: Murhan
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved